SMRC: Mayoritas Responden Menolak Presiden Kembali Dipilih Oleh MPR

- Editor

Rabu, 23 Juni 2021 - 18:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya.id – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei untuk mengetahui opini publik terkait presiden dipilih oleh MPR dan revisi masa jabatan dua periode.

Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, berdasarkan survei terhadap 1.220 responden, mayoritas tidak ingin presiden dipilih kembali oleh MPR.

“Mayoritas rakyat 84,3 persen menolak jika presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi MPR,” kata Ade saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (20/6).

Ade menambahkan, hanya 8,4 persen warga yang mendukung jika presiden dipilih MPR. Dari hasil survei ini Ade meyakini, gagasan tentang presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi MPR ditolak.

Selain itu, berdasarkan hasil survei yang sama, 74 persen publik ingin presiden tetap dua periode. Namun demikian saat disodorkan nama Jokowi, pendukung yang menolak masa jabatan presiden dua periode terlihat goyah.

Baca Juga:  Reza Rahadian Dipaksa Christine Hakim Jadi Ketua FFI

“Cukup banyak yang goyah, sehingga tidak lagi 74 persen yang menolak dua periode presiden ketika Jokowi kembali jadi calon. Tapi jadi 52,9 persen yang menolak presiden lebih dari dua periode, jadi ada efek jokowiterhadap publik,” ucap Ade, dikutip dari merdeka.

Diketahui, survei ini dilakukan pada 21-28 Mei 2021 kepada responden berusia di usia 17 tahun ke atas. Margin of error rata-rata dari survei ini sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen.

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka, dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisi dengan mendatangi responden terpilih tersebut dan tidak ditemukan kesalahan.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT
Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah
Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga
Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan
Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan
DPR Minta Akses Pendidikan Merata dan Berkualitas Mendukung Penuh Masyarakat
Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen
Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:24 WIB

Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:40 WIB

Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:42 WIB

Wacana Pansus Hak Angket Ijazah Gibran Bergulir di Senayan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 23:37 WIB

Golkar Dukung Prabowo 2029 Cawapresnya Belakangan

Berita Terbaru