Terima 314 Sengketa Pilkada 2024, MK Gelar Sidang Perdana Mulai 8 Januari

- Editor

Kamis, 2 Januari 2025 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 314 permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sidang perdana untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) serentak dijadwalkan mulai pada Rabu, 8 Januari 2025 mendatang.

“Adapun data permohonan PHPU kepala daerah hingga saat ini terdapat total 314 permohonan,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pleno khusus di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Suhartoyo menjelaskan, dari total 314 perkara tersebut, 242 merupakan permohonan sengketa pemilihan bupati (pilbup), 49 sengketa pemilihan wali kota (pilwalkot), dan 23 sengketa pemilihan gubernur (pilgub).

MK telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan penyelesaian sengketa Pilkada 2024 berjalan lancar. Persiapan tersebut meliputi pembaruan regulasi dan peningkatan tata beracara.

Baca Juga:  Yusriadi: Seleksi Panwascam di Aceh Utara Dilaksanakan Sesuai Aturan dan Ketentuan

“Jajaran MK telah melaksanakan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak. Selain itu, kami juga membentuk gugus tugas, menyelenggarakan workshop, serta melakukan modernisasi fasilitas persidangan,” jelasnya.

MK juga mengembangkan sarana dan prasarana gedung untuk mendukung kelancaran sidang.

“Dengan langkah ini, kami berharap dapat menyelesaikan sengketa Pilkada 2024 secara efektif dan adil,” katanya.

Lebih lanjut, Suhartoyo menuturkan sidang perdana untuk menangani 314 permohonan sengketa Pilkada akan dimulai pada 8 Januari 2025. MK berkomitmen untuk menegakkan prinsip keadilan dalam setiap proses persidangan.

“Semoga semua langkah yang kami lakukan dapat menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat,” pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Menjelang 2045 Bukan Mimpi Kosong, Yusril: Indonesia Negara Tercepat di Dunia
Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng
Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X
Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo
Mahfud MD Bongkar Operasi Pengalihan: Angka Fantastis yang Disebut Gema Hanya Untuk Selamatkan Gibran
Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres
Video Lama Prof. Gema Kembali Viral Usai Gibran Mundur: “Kalau Turunkan Pak Gibran, Langkahi Mayat Kami”

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:59 WIB

Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Menjelang 2045 Bukan Mimpi Kosong, Yusril: Indonesia Negara Tercepat di Dunia

Jumat, 20 November 2026 - 10:21 WIB

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng

Jumat, 20 November 2026 - 09:02 WIB

Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X

Jumat, 20 November 2026 - 07:39 WIB

Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo

Jumat, 20 November 2026 - 07:25 WIB

Mahfud MD Bongkar Operasi Pengalihan: Angka Fantastis yang Disebut Gema Hanya Untuk Selamatkan Gibran

Berita Terbaru