Ketum PMPRI Sebut Pertemuan Presiden dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Runtuhkan Geng Listyo

- Editor

Senin, 9 November 2026 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

JAKARTA, Mediakarya – Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat alias Kang Joker, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang menjadi pukulan telak yang makin meruntuhkan geng Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Joker, pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi. namun sinyal politik dan sinyal komando yang sangat jelas. Yakni Presiden tidak sendiri, ia didukung penuh oleh para sesepuh Polri yang lurus, dan geng penyadap ilegal kini benar-benar terisolasi.

“Pertemuan Presiden dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang itu kian meruntuhkan geng Listyo. Itu tamparan keras. Itu pesan bahwa Polri yang benar ada di belakang Presiden, bukan di belakang geng penyadap,” ujar Kang Joker kepada Mediakarya, Senin (9/11/2026).

Joker menyebut Hambalang adalah titik balik. Selama ini, kata dia, geng Listyo merasa kuat karena merasa menguasai jaringan, menguasai LIMS, menguasai informasi hasil sadapan. Mereka merasa bisa mengendalikan semua pihak dengan data sadapan.

Tapi begitu Presiden duduk bersama 10 mantan Kapolri, kata Joker, semua ilusi kekuatan itu runtuh.

“10 mantan Kapolri itu adalah simbol kehormatan Polri. Mereka adalah penjaga marwah Bhayangkara. Ketika mereka berdiri di samping Presiden, maka geng Listyo kehilangan legitimasi. Mereka tidak lagi bisa mengklaim mewakili Polri,” tegas Joker.

“Mereka itu bukan Polri. Mereka itu geng. Polri yang asli ada di Hambalang bersama Presiden,” tambahnya.

Geng Lityo Kian Terjepit

Menurut Ketum PMPRI itu, keruntuhan geng Listyo kini terjadi di tiga front sekaligus.

Pertama, front hukum. Empat tersangka sudah ditetapkan: LSP, AS, EH, dan SU. Tim khusus Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin terus bekerja membongkar dalang dan motif.

Baca Juga:  Gelo, 10 BUMN Ini Tunggak Utang Rp 3,75 Triliun di BJB

Kedua, front politik. DPR RI melalui Komisi III akan menggelar raker dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. TNI sudah siaga preventif dengan 20.980 personel untuk cegah chaos. Dukungan politik untuk geng Listyo habis.

Ketiga, front moral. Pertemuan Hambalang menunjukkan para mantan Kapolri menolak cara-cara kotor penyadapan ilegal. Polri yang berintegritas tidak mau disamakan dengan geng penyadap.

“Geng Listyo sekarang terjepit dari semua arah. Di hukum dikejar, di politik ditinggal, di moral dihajar. Hambalang itu paku terakhirnya,” ujar Joker.

Jangan Beri Ampun, Bongkar Hingga ke Dalang

Joker mendesak agar momentum Hambalang ini tidak disia-siakan. Ia meminta Kapolri Suyudi Ario Seto, Bareskrim, dan Komisi III DPR untuk terus membongkar sampai ke dalang utama di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, hingga pengusaha.

“Jangan berhenti di empat tersangka. Bongkar siapa yang memerintah, siapa yang menerima hasil sadapan, siapa yang membiayai, siapa main boss-nya. Rakyat sudah muak dengan polisi busuk yang bersekongkol dengan penggarong ekonomi,” kata Joker.

Dia menambahkan, Presiden sudah tunjukkan sikap di Hambalang. Sekarang giliran penegak hukum tunjukkan nyali. Sikat habis geng Listyo sampai ke akar-akarnya. Jangan ada yang kebal hukum.

Joker menegaskan PMPRI siap mengawal penuh proses hukum dan politik ini sampai tuntas. “PMPRI akan berdiri bersama Presiden, bersama Kapolri Suyudi, bersama TNI, bersama rakyat. Kami akan kawal sampai geng penyadap ini runtuh total dan Polri kembali menjadi pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan,” tutupnya. (Pri)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Komisi III DPR dan Kapolri Bakal Bedah Dalang di Balik Peristiwa Penyadapan
Kapolri Terbaik Versi Habiburrahman Kini Jadi Tersangka Akibat Menyadap Presiden
Kasus Penyadapan Ilegal jadi Momentum Jenderal Suyudi Lepaskan Polri dari Stigma Parcok Warisan Geng Solo
Tanah Adat Dirampas, Warga Yang Bela Tanah Justru Dipidanakan
Koimisi III DPR RI Percayakan kepada Polri Ungkap Kasus Penyadapan yang diduga Dilakukan oleh Listyo Sigit Cs
Bareskrim Polri Kembali Tetapkan Jenderal Bintang Dua Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
Bambang Hendarso Danuri: Sadap Presiden Adalah Pengkhianatan Sumpah Bhayangkara
Praktisi Hukum Herdiyan Saksono Bedah Skandal Penyadapan Ilegal Pejabat Tinggi: Puncak Gunung Es Rusaknya Demokrasi

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 08:33 WIB

Ketum PMPRI Sebut Pertemuan Presiden dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang Runtuhkan Geng Listyo

Jumat, 6 November 2026 - 21:37 WIB

Kapolri Terbaik Versi Habiburrahman Kini Jadi Tersangka Akibat Menyadap Presiden

Jumat, 6 November 2026 - 08:30 WIB

Kasus Penyadapan Ilegal jadi Momentum Jenderal Suyudi Lepaskan Polri dari Stigma Parcok Warisan Geng Solo

Jumat, 6 November 2026 - 06:16 WIB

Tanah Adat Dirampas, Warga Yang Bela Tanah Justru Dipidanakan

Jumat, 6 November 2026 - 06:09 WIB

Koimisi III DPR RI Percayakan kepada Polri Ungkap Kasus Penyadapan yang diduga Dilakukan oleh Listyo Sigit Cs

Berita Terbaru

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Opini

Presiden Disadap, Pengawas Negara Tahu Kapan?

Senin, 9 Nov 2026 - 07:32 WIB