Pemerintah Diminta Bersikap Tegas Terhadap Buzzer Provokatif

- Penulis

Selasa, 7 Juni 2022 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi (Ist)

Foto: Ilustrasi (Ist)

JAKARTA, Mediakarya –  Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap para buzzer yang berpotensi memecah belah bangsa (Provokatif). Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menanggapi fenomena kehadiran buzzer new media atau industri media baru yang mulai muncul belakangan ini.

Menurut dia, kehadiran buzzer (pendengung) menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini dinilainya sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasinya, yang berpotensi dapat merusak kedaulatan bangsa.

“Pemerintah harus bersikap adil kepada setiap buzzer yang berpotensi memecah belah suatu bangsa, jangan pilih kasih karena ini permaslahan kedaulatan bangsa Indonesia,” sebut Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat Rapat dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Wantannas di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca Juga:  Komisi I DPR Tetapkan 7 Calon Anggota Komisi Informasi

Legislator dapil Lampung I ini menambahkan, buzzer menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang, karena media massa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara. Kendati demikian, ia juga menilai, saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik.

Menurut dia, saat ini para oligarki yang menguasai ekonomi, industri media, dan politik secara tak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi. “Belakangan ini kan ada buzzer yang tidak memihak pihak tertentu ditangkap tetapi sebaliknya yang sudah jelas membuat kegaduhan tidak ditangkap jadi jelas saya rasa jangan pilih kasih,” pungkasnya. ***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

TP PKK Jakarta dan PAM JAYA Gratiskan Khitan untuk 2.000 Anak di Momen HUT Jakarta ke-499
Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem
Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit
Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional
Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan
Dipeluk, Bukan Dipukul
Dari Habibie hingga Prabowo, Nannie Hadi Tjahjanto Wujudkan Pendidikan Berkualitas di SMA Pradita Dirgantara
Kapolri Diminta Evaluasi Kinerja Kapolda Riau, Dugaan Praktik Judi di Pekanbaru Disebut Masih Marak
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 17:44 WIB

TP PKK Jakarta dan PAM JAYA Gratiskan Khitan untuk 2.000 Anak di Momen HUT Jakarta ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:40 WIB

Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, BPKN Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem

Sabtu, 20 Juni 2026 - 22:02 WIB

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Juni 2026 - 21:29 WIB

Kopkar Forindo Siap Perkuat SDM dan Perlindungan Pekerja Industri Logistik Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 12:10 WIB

Tahu-Tempe dan Impor Kedelai yang Mematikan

Berita Terbaru

Adi Suparto: Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik

Headline

Sebelum Bukti Bicara, Ruang Kebenaran Mulai Menyempit

Sabtu, 20 Jun 2026 - 22:02 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat didatangi para siswa SD di Jakarta.

DKI

Gubernur Pramono Genjot Pendidikan Gratis di Jakarta

Sabtu, 20 Jun 2026 - 14:34 WIB