Pemerintah Diminta Bersikap Tegas Terhadap Buzzer Provokatif

- Editor

Selasa, 7 Juni 2022 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi (Ist)

Foto: Ilustrasi (Ist)

JAKARTA, Mediakarya –  Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap para buzzer yang berpotensi memecah belah bangsa (Provokatif). Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menanggapi fenomena kehadiran buzzer new media atau industri media baru yang mulai muncul belakangan ini.

Menurut dia, kehadiran buzzer (pendengung) menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini dinilainya sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasinya, yang berpotensi dapat merusak kedaulatan bangsa.

“Pemerintah harus bersikap adil kepada setiap buzzer yang berpotensi memecah belah suatu bangsa, jangan pilih kasih karena ini permaslahan kedaulatan bangsa Indonesia,” sebut Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat Rapat dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Wantannas di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca Juga:  Projo Sebut Wacana Pencapresan Ganjar Terlalu Dini

Legislator dapil Lampung I ini menambahkan, buzzer menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang, karena media massa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara. Kendati demikian, ia juga menilai, saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik.

Menurut dia, saat ini para oligarki yang menguasai ekonomi, industri media, dan politik secara tak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi. “Belakangan ini kan ada buzzer yang tidak memihak pihak tertentu ditangkap tetapi sebaliknya yang sudah jelas membuat kegaduhan tidak ditangkap jadi jelas saya rasa jangan pilih kasih,” pungkasnya. ***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dinilai Politisi Prematur, Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq Maju Ketua Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan
Pasca Suami Dicokok KPK, Posisi Ranny Fahd Arafiq di Panggung Politik Melemah
Prabowo Tancap Gas Percepat Pendidikan Gratis Dari Sekolah Dasar Sampai Perguruan Tinggi
RUU Pemilu Berpotensi Hanguskan Jutaan Suara Pemerintah Ancang Ancang Skema Penyelamatan
Prabowo Teken Perpres Tata Kelola Kopdes Merah Putih, Operasionalnya Belum Jelas
Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil
Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum
Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 16:53 WIB

Dinilai Politisi Prematur, Surat Diskresi Ranny Fahd Arafiq Maju Ketua Golkar Kota Bekasi Dipertanyakan

Kamis, 24 September 2026 - 15:31 WIB

Pasca Suami Dicokok KPK, Posisi Ranny Fahd Arafiq di Panggung Politik Melemah

Kamis, 24 September 2026 - 10:30 WIB

Prabowo Tancap Gas Percepat Pendidikan Gratis Dari Sekolah Dasar Sampai Perguruan Tinggi

Kamis, 24 September 2026 - 10:18 WIB

RUU Pemilu Berpotensi Hanguskan Jutaan Suara Pemerintah Ancang Ancang Skema Penyelamatan

Kamis, 24 September 2026 - 10:07 WIB

Prabowo Teken Perpres Tata Kelola Kopdes Merah Putih, Operasionalnya Belum Jelas

Berita Terbaru