Polda Jabar Didesak Panggil Ketua PSSI dan Dirut LIB Atas Tewasnya 2 Bobotoh di Stadion GBLA

- Editor

Minggu, 19 Juni 2022 - 12:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Ist)

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Polda Jabar diminta memanggil dan memeriksa Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita atas tewasnya dua bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung, Jumat, (17/6/2022) kemarin.

Pasalnya, korban kedua korban yang merupakan warga Bogor dan warga Bandung itu meninggal akibat terinjak-injak saat mau masuk stadion menjelang pertandingan Grup C Piala Presiden 2022 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya.

“Dengan adanya peristiwa tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mencabut izin pelaksanaan Turnamen Pra Musim Piala Presiden serta memerintahkan Kapolda Jabar Irjen Suntana untuk memproses pidana pemrakarsa dan operator Turnamen Piala Presiden,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Minggu (19/6/2022).

Dengan tewasnya dua bobotoh di Stadion GBLA Kota Bandung, IPW mendesak Polda Jabar bila menemukan cukup bukti dapat menetapkan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Dirut LIB Akhmad Hadian Lukita menjadi tersangka atas kelalaiannya yang menyebabkan Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin meregang nyawa.

Sugeng mengungkapkan, kericuhan di Stadion GBLA Kota Bandung ini, tidak berbeda dengan kericuhan konser musik yang berujung ricuh di Mal Plaza Yogyakarta, Minggu (12 Juni 2022).

Dimana akibat kericuhan konser musik itu menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Namun dalam insiden itu pihak penyelenggaranya dijadikan tersangka.

Baca Juga:  Komnas KIPI: Belum Ada Kasus Meninggal Akibat Vaksinasi COVID-19

“Sehingga, sangat aneh, bila dalam penyelenggaraan keramaian seperti turnamen sepak bola yang mendatangkan penonton cukup banyak dan menimbulkan kematian, penyelenggaranya tidak dijadikan tersangka,” tegas Sugeng.

Pada kasus kematian dua bobotoh di Stadion GBLA Kota Bandung ini, IPW melihat Polda Jabar harus mengenakan pasal 359 KUHP terhadap penyelenggara Turnamen Piala Presiden yakni Ketua Umum PSSI dan operatornya PT Liga Indonesia baru (LIB). Karena, penyelenggara lalai dan tidak mampu membuat pengamanan yang mengakibatkan tewasnya dua penonton.

Secara tegas pasal 359 KUHP menyatakan: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Sugeng mengatakan, Ketua Umum PSSI dan Dirut PT LIB terlihat secara nyata pada saat pembukaan Turnamen Pra Musim Piala Presiden 2022.

“Saat itu, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Dirut PT LIB Akhmad Hadian Lukita mendampingi Menpora membuka digelarnya Piala Presiden di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 11 Juni 2022, yang menyajikan partai Persis Solo melawan PSS Sleman,” katanya.

Oleh sebab itu, IPW kembali mendesak agar Polda Jabar untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum terhadap hilangnya nyawa dua bobotoh karena kelalaian penyelenggara untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. ***

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Sertifikat Disita Utang Orang Lain, Kuasa Hukum Janti Yuli Yanti Hutagaol Tempuh Upaya Banding dan Blokir Aset di BPN  ‎
Kuasa Hukum Masta Tegaskan Siap Hadapi Tuduhan Pemerasan Kades Kertawinangun
Tim Hukum Prof. Dasaad Tunjukkan Surat PB IDI–MKEK soal Batas Kewenangan Dewan Etik
33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol
Habib Syakur: Gibran Lebih Terhormat Mundur Sekarang, Jangan Tunggu Parlemen, Jokowi Jadi Pandito Saja
Sidang KKEP Irjen Pol Ahrie Sonta: Dipecat Tidak Hormat Buntut Dugaan Penyadapan, Nyatakan Banding
Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi
Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:48 WIB

Sertifikat Disita Utang Orang Lain, Kuasa Hukum Janti Yuli Yanti Hutagaol Tempuh Upaya Banding dan Blokir Aset di BPN  ‎

Rabu, 11 November 2026 - 18:48 WIB

Kuasa Hukum Masta Tegaskan Siap Hadapi Tuduhan Pemerasan Kades Kertawinangun

Rabu, 11 November 2026 - 13:25 WIB

Tim Hukum Prof. Dasaad Tunjukkan Surat PB IDI–MKEK soal Batas Kewenangan Dewan Etik

Rabu, 11 November 2026 - 12:25 WIB

33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol

Rabu, 11 November 2026 - 06:37 WIB

Habib Syakur: Gibran Lebih Terhormat Mundur Sekarang, Jangan Tunggu Parlemen, Jokowi Jadi Pandito Saja

Berita Terbaru