JAKARTA, Mediakarya – Partai Golkar tengah menghadapi tantangan berat untuk mengembalikan jati diri dan kepercayaan publik setelah sejumlah kadernya, termasuk Ketua DPP Fahd A Rafiq kembali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai kasus berulang ini menjadi alarm keras bagi partai berlogo pohon beringin tersebut untuk melakukan evaluasi mendalam.
Sebagai partai politik besar dengan sejarah panjang di Indonesia, dia menyarankan agar para sesepuh Golkar memberikan penguatan kembali jati diri “Partai Karya Kekaryaan” yang bersih dari kadernya yang berperilaku koruptif.
Syakur berpandangan, perlu adanya langkah konkret petinggi Partai Golkar guna mengembalikan citranya di tengah masyarakat. Di antaranya, memberikan tindakan tegas berupa penonaktifan atau pemecatan terhadap kader yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, mengaktifkan kembali fungsi komite etik internal untuk mengawasi perilaku dan kepatuhan kader terhadap nilai-nilai organisasi.
Kemudian, memperketat proses rekrutmen dan promosi jabatan di internal partai dengan rekam jejak integritas yang jelas sebagai syarat utama.
“Sebab kasus yang menimpa Fahd Arafiq itu merupakan tamparan keras bagi DPP, dimana sebelumnya yang bersangkutan sudah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, namun dia diberikan ruang untuk menduduki jabatan di DPP Golkar. Seharusnya petinggi DPP terlebih dahulu melihat rekam jejak yang bersangkutan,” tegas Syakur saat diwawancarai Mediakarya, Jumat (18/9/2026).
Untuk itu, Syakur mendorong DPP Golkar agar mewajibkan program pembekalan dan sertifikasi antikorupsi bagi seluruh pengurus pusat hingga daerah, yang bekerja sama dengan lembaga eksternal atau KPK.
“Kemudian, membuka ruang bagi publik untuk melihat kontribusi nyata para anggota legislatif dan kepala daerah dari Golkar agar penilaian masyarakat berbasis pada prestasi kerja, bukan kontroversi hukum,” ujar Syakur.
Syakur menyatakan, Golkar harus bisa mengembalikan jati diri Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar budi pekerti yang agung. “Jika dalam bahasa bahasa Islamnya, akhlakul karimah,” ujarnya.
Syakur berharap, kasus hukum yang menjerat sejumlah kader Golkar agar menjadi momentum bagi DPP untuk instrospeksi, sebab ini merupakan teguran dari alam semesta.
“Kasus korupsi yang terjerat sejumlah kader Golka itu lantaran pada dirinya ada perilaku serakah. Namun demikian, kader bermental koruptif tersebut dipastikan bakal terseleksi secara alam akibat keserakahannya itu,” jelas Syakur.
Dia juga menyinggung agar DPP Partai Golkar melakukan penguatan etika dan moral internal untuk mencegah kader terlibat tindak pidana korupsi dan menjaga kepercayaan publik.
“Keberadaan lembaga khusus seperti Dewan Etikitu sangat penting, hal itu berfungsi sebagai pagar moral untuk menginternalisasi nilai integritas dan mengawasi perilaku kader,” jelasnya.
Tidak hanya itu, DPP Golkar juga perlu menerapkan penandatanganan pakta integritas serta ancaman sanksi pemecatan langsung bagi kader yang terbukti melakukan korupsi.
“Bila perlu DPP Partai Golkar menggelar workshop maupun diskusi rutin bersama lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, guna membangun kesadaran hukum bagi kader sejak dini,” pungkasnya. (Ugy)
