JAKARTA, Mediakarya – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan tindak pidana terkait pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, yang melibatkan politisi Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, merubah peta politik di Kota Bekasi.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Fahd A Rafiq telah membangun komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan dalam rangka persiapan pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi pada 2029 mendatang.
Fahd A Rafiq berencana menyandingkan Tri Adhianto dan Ranny Fahd Arafiq (istri Fahd Arafiq) pada Pilkada 2029 mendatang. Berdasarkan informasi dari sumber Mediakarya menyebut keduanya telah menyepakati paket tersebut.
Dengan tertangkapnya Fahd A Rafiq dalam OTT terkait pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor itu, mengubur gagasan politik yang telah dibangun oleh segelintir fungsionaris Golkar dan PDIP Kota Bekasi.
Meskipun sempat menjadi spekulasi politik yang dinilai kuat secara elektoral, kombinasi Tri Adhianto dan Ranny Fahd Arafiq pada akhirnya hanya tetap menjadi wacana di atas kertas, lantaran adanya kasus hukum yang menjerat suami dari Ranny.
Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapai UI, Agus Wahid, menilai dalam persepektif politik, sikap Tri Adhianto yang diduga menerima Ranny sebagai calon wakilnya harus dibaca dengan realitas, terlebih berdasarkan informasi bahwa lobi-lobi politik tersebut diantaranya dihadiri oleh petinggi PDIP Pusat.
“Sebagai kader PDIP, kehadiran petinggi PDIP bukan hanya merupakan sinyal dukungan terhadap calon yang ditawarkan, tapi juga merupakan tekanan politik. Bahkan, bisa dilihat juga dari sisi “intimidasi”, meski dalam wajah saling ceria. Namun sepertinya Tri Adhianto harus mengubur mimpi tersebut, menyusul dengan tertangkapnya Fahd Arafiq oleh KPK,” ujar Agus kepada Mediakarya, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, kehadiran petinggi DPP yang membersamai Fahd Rafiq selaku Katua DPP Golkar tentu punya kepentingan. Sebagai lembaga partai, petinggi PDIP itu melihat obyektif bahwa Golkar di Kota Bekasi cukup potensial.
“Maka, ketika kader PDIP yang bernama Tri Adhianto maju lagi dalam kontestasi pilkada Kota Bekasi optimis menang,” katanya.
“Hanya itukah kalkulasinya? Panggung politik praktis berlaku prinsip wani piro. Tidak ada yang gratis. Deal itu urusan teknis di lapangan, antara DPP PDIP dan Fahd Rafiq,” imbuhnya.
Namun demikian, lanjut Agus, baik Tri Adhianto maupun Ranny Fahd Arafiq dinilai memiliki resistensi yang sama dalam peta politik kedepan.
“Baik Ranny maupun Tri Adhianto, keduanya memiliki resistensi yang sama. Ranny tersandera oleh suaminya yang saat ini tengah menghadapi persoalan hukum, sedangkan Tri Adhianto sendiri harus merasiaonalisasi dirinya terkait tudingan sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan aktivis antikorupsi ke sejumlah lembaga penegak hukum,” ungkap Agus.
Oleh karena itu Agus mengingatkan masyarakat Kota Bekasi agar meningkatkan kewaspadaan dan kedepan harus memilih pemimpin yang berintegritas agar kasus suap atau korupsi seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kota Bekasi tidak terulang kembali. (Ugy)
