Muhaimin Serahkan 11.473 SHM Tanah Untuk Warga Transmigran di Kalsel

- Penulis

Rabu, 15 Maret 2023 - 23:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan sebanyak 11.473 sertifikat hak milik (SHM) tanah bagi warga transmigran di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Saya ucapkan selamat kepada bapak ibu transmigran yang sudah menerima sertifikat SHM,” ujar Muhaimin dalam acara penyerahan SHM tanah itu di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Rabu, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta.

Ia berharap penyerahan sertifikat tersebut dapat membuat warga transmigran di Kalsel mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Muhaimin pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan penyerahan sertifikasi tanah kepada transmigran.

Ia menilai warga transmigran memang perlu mendapatkan perhatian dari semua sektor.

“Bapak dan ibu transmigran ini adalah pejuang. Mereka rela meninggalkan kampung halaman untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi, keberadaan mereka perlu kita dukung, termasuk infrastruktur sarana dan prasarana, kemudian aksesnya,” kata dia.

Dia menambahkan transmigrasi dan pembangunan desa adalah satu kesatuan yang akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional akan cepat kalau desa tumbuh berkembang dengan cepat,” ucap dia.

Selain penyerahan sertifikat, dalam kesempatan itu, digelar pula dialog dengan beberapa tokoh masyarakat, rukun tetangga (RT) di Tanah Bumbu, dan para pemangku adat Dayak.

Dalam dialog itu, Dani selaku perwakilan masyarakat adat perkumpulan Dayak Meratus meminta Muhaimin untuk memperjuangkan RUU tentang Masyarakat Desa.

“Saya mohon Gus Muhaimin membantu kami memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Saya tidak tahu kenapa undang-undang itu sampai sekarang belum disahkan, padahal itu sangat kami harapkan,” kata Dani, dikabarkan dari antara.

Berikutnya, Amirudin selaku perwakilan masyarakat transmigrasi nelayan di Desa Angsa, Tanah Bumbu, mendorong Muhaimin untuk memperjuangkan keberadaan dermaga di wilayah itu.

“Kondisi di tempat saya, di desa Angsana itu sering tertimbun pasir. Akibatnya, banyak kapal nelayan yang karam, Gus. Jadi, saya mohon Gus Muhaimin memperjuangkan dermaga di daerah kami. Soal infrastruktur juga Gus, akses jalan ke daerah kami rusak,” ucapnya.

Selain Muhaimin, dalam kesempatan itu hadir pula Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar beserta jajarannya, Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, dan anggota DPR RI Hasanuddin Wahid serta Heru Widodo.(qq)

Baca Juga:  Program KTP Digital Harus Dipersiapkan Matang

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
DPP GRIB Jaya Dampingi Ahli Waris Klaim Kembali Lahan yang Dikuasai PT Arjuna, Buka Ruang Mediasi
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:28 WIB

Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN

Berita Terbaru