JAYAPURA, Mediakarya – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan turut terlibat aktif dalam pembebasan pilot sehingga penanganan secara persuasif bisa lebih optimal dengan begitu tidak ada lagi kontak senjata.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey di Jayapura, Senin, mengatakan penyanderaan pilot yang sudah dua bulan lebih ini hingga kini belum menemui titik terang, bahkan mengakibatkan adanya korban jiwa.
“Kami menyampaikan bela sungkawa atas insiden yang terjadi pada Sabtu (15/4) yang mengakibatkan enam anggota TNI gugur di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan,” katanya.
