JAKARTA, Media Karya – Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia yang bernaung di bawah Media Nawacita Indonesia merilis laporan hasil survei nasional yang bertajuk Menakar Kepuasan Publik dan Arah Politik Tahun 2024. Survei ini pun dilakukan sejak 5-20 September 2023 yang lalu.
Diketahui bahwa survei tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel yakni Multistage Random Sampling (MRS) serta melibatkan 1220 responden yang berada di 38 Provinsi di Indonesia.
Adapun Margin of Error (MoE) ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen selama proses survei berlangsung yang dilakukan oleh Nawacita Survei Indonesia ini.
Berdasarkan hasil survei Nawacita Survei Indonesia ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen.
“Kepuasan masyarakat atas kebijakan perlindungan sosial Pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan Sembako yang kondusif sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu alasan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah,” kata Herry Mendrofa, Peneliti Nawacita Survei Indonesia, Kamis (28/9/2023).
Adapun kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah ini mencapai 67 persen walaupun ada 30 persen yang tidak puas atas kebijakan tersebut, ragu-ragu 1 persen serta 2 persen lagi yang tidak ingin menjawab atau tidak tahu mengenai hal ini.
Selain itu mayoritas masyarakat menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga taraf kesejahteraan tahun 2024.
“Ada 67 persen yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2024, sedangkan yang kurang setuju ada 30 persen, yang ragu-ragu 1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 2 persen,” ujar Herry Mendrofa.
Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lain cukup tinggi.
“Hal ini terlihat bahwa dari adanya 56 persen yang mengaku puas terhadap kebijakan Pemerintah. Di sisi lain ada 42 persen yang tidak puas atas perlakuan Pemerintah terhadap kehidupan beragama dan toleransi, serta Solidaritas sosial lainnya hanya 2 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” tutur Herry Mendrofa.(hab)
