JAKARTA, Mediakarya – Harga air minum kemasan di Indonesia lebih mahal dibanding dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun hingga saat ini tidak ada satupun petinggi negeri ini yang memiliki kepedulian dengan persoalan tersebut.
Pasalnya, banyak produsen air minum yang ada saat ini dinilai dikuasai oleh perusahaan besar, bahkan kecenderungannya hanya mementingkan keuntungan semata.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat alias Joker menilai, meski bangsa ini sudah merdeka selama 78 tahun, namun sayangnya perekonomian bangsa ini masih bersifat liberal, kapitalistik, pasar bebas, sekaligus dualistik.
Joker mengaku miris dengan kondisi bangsa ini yang yang diklaim oleh segelintir kelompok bahwa orang tuanya ataupun pendahulunya paling berjasa dalam memerdekakan Indonesia, sehingga negeri ini di manage yang seolah jadi perusahaan miliknya.
Akibatnya, banyak kekayaan alam dan aset negara dikelola oleh kelompok kapitalis. Padahal, UUD 1945, dalam Pasal 33 Ayat 2 dikatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Kemudian, pada Pasal 33 Ayat 3 juga ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Faktanya hari ini tidak demikian, ekonomi nasional justru hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bahkan, perusahaan besar ikut menikmati BBM bersubsidi. Yang lebih miris lagi, harga air kemasan di Indonesia lebih mahal dari BBM. Padahal sumber air kita sangat melimpah. Ini artinya ada persoalan banga yang perlu menjadi perhatian serius bagi capres-cawapres yang akan berkontestasi dalam Pilpres mendatang,” ujar Joker kepada Harnas News, di Jakarta, Senin (25/12/2023).
Oleh karenanya, Joker mengimbau agar publik lebih cerdas dalam memilih pemimpin masa depan. Sebab, bukan hanya berbicara soal kemajuan bangsa. Tapi yang terpenting bagaimana capres dan cawapres itu lebih berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepanjangan tangan dari pengusaha atau para kapitalis.
Menurut Joker, saat ini tengah terjadi kesenjangan yang cukup menganga, di mana 95 persen penduduk yang merupakan rakyat asli pribumi namun dalam hal penguasaan ekonomi kurang mendapatkan posisi yang strategis.
“Sementara 5 persen lainnya umumnya nonpribumi namun dapat menguasai 95 persen kekayaan ekonomi negeri ini, bahkan dari hulu sampai ke muara, di darat, laut, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di dunia ini,” tandas Joker.
Oleh karenanya, Joker berharap agar masyarakat menentukan pilihan terbaik dan dapat membedakan pasangan capres dan cawapres yang berpihak pada kepentingan kapitalis dan mana pasangan capres-cawapres lebih memilih berpihak pada kepentingan masyarakat Indonesia.
“Pasca reformasi ini kita kerap kali disuguhkan dengan janji manis para politisi. Bahkan sebelum terpilih, kita acap kali mendengarkan pidato politik para capres yang berjanji akan mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi faktanya setelah mereka terpilih lebih mementingkan kelompok kapitalis, dan partai pendukungnya,” pungkas Joker. *
