DPRD DKI Soroti Daya Beli , Esti: Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi

- Editor

Jumat, 29 Maret 2024 - 08:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Media Karya-Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri menilai pentingnya upaya pemberdayaan daya beli terhadap semua golongan demi mengendalikan inflasi. Termasuk terhadap generasi Z yang sekarang jumlahnya cukup banyak di Jakarta.

Diketahui, jumlah generasi Z di Jakarta saat ini sebanyak 7 juta jiwa atau 25,65 persen dari total penduduk Ibu Kota. Angka ini, kata Esti, tidak bisa dipandang remeh dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta.

Apalagi Generasi Z terus menciptakan budaya baru dalam kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan modernisasi dan digital.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan diskusi bertajuk Balkoters Talk: Jakarta Merawat Daya Beli, Menekan Inflasi yang digelar di Persroom Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/3/2024).

“Generasi Z ini sekarang backbone (tulang punggujg) perekonomian kita. Sepertinya memang ada di Generasi Z potret ekonomi Jakarta, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta,” ujar Esti.

Politisi Gerindra ini pun mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan reformasi digital yang menyeluruh dimulai dari edukasi terhadap para generasi Z.

“Generasi Z itu belanja pasti di Tiktok, di Shopee dan sebagainya. Nah itu juga yang harus diperhatikan bagaimana peluang digital reformasi ini juga diikut sertakan keberadaannya,” jelas Esti.

Baca Juga:  Strategi Noera Beauty Care Pasarkan Produk Kecantikan melalui Media Sosial

“Karena walaupun mereka terkenal dengan generasi instannya tapi mereka ini adalah salah satu distribusi sirkulasi ekonomi di DKI Jakarta,”ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Mochamad Abbas mengatakan salah satu pendapatan yang diandalkan DKI Jakarta adalah pajak. Apalagi, nantinya akan ada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan segera diterapkan.

Nantinya, akan ada penyesuaian terkait perpajakan di Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota, termasuk dalam hal reformasi digital.

“Nah dengan formulasi-formasi ke depan seperti apa juga itu lagi diskusikan lebih lanjut. Tapi saya yakin apapun kebijakan yang nanti akan diambil pasti juga memperhatikan daya belinya masyarakat, memperhatikan juga kebutuhan dari pemerintah daerah terkait dengan PAD-nya,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya juga akan mengajak stakeholder terkait seperti dari perusahaan penyedia aplikasi dan pengusaha yang disasar para generasi Z agar tetap membantu mengendalikan harga demi menekan inflasi.

“Enggak menutup kemungkinan memperhatikan juga para pihak-pihak yang investor atau para pengusaha yang sudah melakukan bisnisnya di kota Jakarta ini,” pungkasnya.(dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen
Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat
DPR Dukung Pelarangan Penggunaan Minuman Mengandung Susu dalam Menu MBG
Politisi NasDem: Korban Keracunan MBG Harus Dapat Penanganan Medis Tuntas dan Berkelanjutan
Ahmad Sahroni: DPR Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!
Ketua Komisi III DPR RI: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Legislator Ini Soroti Tumpang Tindih Kewengan Konflik Agraria
Kemenhan Dapat Tambahan Anggaran APBN 2027 Jadi 189 Triliun

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 20:56 WIB

Koalisi Partai Pendukung Pemerintah Sepakat Dukung Batas Parlemen 5 Persen

Sabtu, 12 September 2026 - 08:19 WIB

Berpeluang Jadi PNS, Status Guru PPPK dari Darah akan Ditarik ke Pusat

Sabtu, 12 September 2026 - 04:46 WIB

DPR Dukung Pelarangan Penggunaan Minuman Mengandung Susu dalam Menu MBG

Rabu, 9 September 2026 - 14:39 WIB

Politisi NasDem: Korban Keracunan MBG Harus Dapat Penanganan Medis Tuntas dan Berkelanjutan

Selasa, 8 September 2026 - 06:01 WIB

Ahmad Sahroni: DPR Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

Berita Terbaru

Proses penambangan (Foto: Ist)

Ekonomi & Bisnis

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 Sep 2026 - 14:08 WIB