Jakarta,MediaKarya- Fenomena dominasi mantan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menempati posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan tajam berbagai kalangan.
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto mengungkapkan fenomena ini telah menarik perhatian, terutama setelah beberapa pejabat penting dari latar belakang tersebut diangkat oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
“Namun demikian, penempatan dominan mantan PNS BPK dan BPKP ini kemungkinan tidak terlepas dari kecemburuan dan potensi konflik internal di Pemprov DKI Jakarta. Boleh jadi ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimbulkan perasaan kurang dihargai dan diakui di kalangan PNS dari institusi lain, termasuk lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) atau Pamong Praja. Lulusan IPDN, yang tradisionalnya dilatih untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah, mungkin saja merasa bahwa kehadiran mereka terpinggirkan,”ujar pria yang akrab disapa SGY ini saat berbincang dengan wartawan, Kamis (18/7).
Menurut SGY dominasi seperti ini juga kemungkinan juga dapat memunculkan kelompok-kelompok yang saling mendukung di dalam struktur pemerintahan, yang berpotensi memperburuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di antara pejabat Pemprov DKI Jakarta.
“Konflik semacam ini, jika terjadi dan tidak ditangani dengan bijaksana, dapat mengganggu harmoni dan kinerja keseluruhan pemerintahan daerah. Atau bisa dikatakan kondisi Balai kota DKI bisa ‘panas dingin’,” bebernya.
Kata SGY dengan posisi strategis yang diisi oleh PNS tersebut, mungkin muncul sindiran negatif di masyarakat. Masyarakat mungkin berpendapat bahwa Pemprov DKI Jakarta didominasi oleh PNS yang sebelumnya berkarir di BPK dan BPKP.
“Semua hal ini mungkin saja dapat dianggap terjadi karena mulai dari posisi tertinggi seperti Sekretaris Daerah DKI Jakarta, hingga jabatan kunci seperti penerimaan uang rakyat (Bapenda), pengelolaan uang rakyat (BPKD), pengelolaan aset DKI Jakarta (BPAD), dan pengawasan seluruh PNS di Pemprov DKI Jakarta (Inspektorat), semuanya telah didominasi oleh mereka.
Atas hal tersebut, kemungkinan juga dapat memunculkan kekhawatiran serius baik di kalangan PNS di lingkup Pemprov DKI Jakarta, maupun masyarakat!,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan SGY, sejumlah pejabat DKI alumni BPK dan BPKP antara lain adalah Sekda DKI Jakarta saat ini Joko Agus Setyono. Sebelumnya Joko pernah menjabat sebagai Kepala Sub Auditoriat DKI Jakarta I di BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Joko Agus juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali.
Kemudian ada Lusiana Herawati, yang juga merupakan PNS yang pernah berkarir di BPK. Lusi Herawati memulai karirnya di Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 1989 hingga 2015. Pada tanggal 31 Maret 2023, Pejabat (Pj) Gubernur Heru Budi melantik dan mengukuhkan kembali Lusiana Herawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Selain hal tersebut, berdasarkan situs web Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi juga menugaskan Lusiana untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD yang dilantik pada 28 Maret 2023.
Lalu ada Syaefuloh Hidayat, yang sebelumnya juga berkarir di BPK. Saat ini, Syaefuloh Hidayat menjabat sebagai Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tahu 2019, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya ada Michael Rolandi Cesnanta Brata, yang telah berkarir sejak tahun 1990 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di berbagai provinsi di Indonesia. Pada tanggal 10 November 2022, Pejabat (Pj) Gubernur Heru Budi menunjuk dan melantik Michael Rolandi Cesnanta Brata sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. (Hab)
