Kultur PKB yang Harus Ditinggalkan, Tradisi Kepemimpinan yang Meminggirkan Kader 

- Penulis

Kamis, 28 November 2024 - 11:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh Mohamad Fuad, Pengamat Politik dan Dosen Universitas Gunadarma

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum beruntung selama ini menghadapi kritik terkait budaya internalnya yang dianggap kurang mengakomodasi kader-kader yang pernah kalah dalam kontestasi politik. Dalam setiap hajatan politik, seperti muktamar, musyawarah wilayah (Muswil), musyawarah cabang (Muscab), hingga pemilu, kader yang gagal dalam kompetisi sering kali kehilangan tempat dan bahkan dianggap rival. Kondisi ini menciptakan jarak antara mantan kader aktif dengan struktur partai.

Minimnya Peran untuk Mantan Pejuang PKB

PKB juga dinilai tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk membangun solidaritas antarkader lintas generasi. Hal ini terlihat dari absennya keterlibatan mantan senior partai yang pernah berjuang di era tertentu. Nama-nama besar seperti Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, hingga Gus Ipul kerap disebut sebagai contoh mantan kader yang kemudian seolah dijauhkan dari struktur PKB. Dalam banyak kasus, kader yang kalah kompetisi kerap diisolasi tanpa akses untuk tetap berkontribusi di partai.

Pelajaran dari Golkar: Solidaritas Lintas Faksi

Sebagai pembanding, Partai Golkar mampu menunjukkan tradisi berbeda dengan merangkul seluruh faksi dan mantan tokoh mereka dalam setiap acara besar. Hal ini menampilkan citra solid dan mempertahankan relevansi politik Golkar di peta nasional. Golkar tetap menjadi salah satu partai besar berkat kemampuannya mengelola loyalitas kader di berbagai tingkatan.

Baca Juga:  PT Amarta Karya Terus Wujudkan Komitmennya dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Menyoal Definisi Kader dan Kepemimpinan

PKB dinilai perlu mengevaluasi definisi kader dan kepemimpinan yang diterapkan. Kritik muncul terhadap pola kaderisasi yang dianggap kurang beradab karena cenderung mengesampingkan kader yang telah berkontribusi nyata di akar rumput. Sementara itu, beberapa pihak yang berada dalam struktur organisasi mendapatkan akses istimewa meski kontribusinya dianggap minim.

Seruan untuk Perubahan Tradisi Internal

Untuk menjadi partai yang lebih kuat dan solid, PKB diharapkan mengubah tradisi kepemimpinannya. Sebuah pola kaderisasi yang lebih inklusif, menghormati kontribusi para senior, serta memberikan ruang bagi seluruh kader yang setia pada visi misi partai, dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Ketum DPP. PKB, Muhaimin Iskandar, sebelumnya telah menegaskan pentingnya memperhatikan setiap kontribusi kader, sekecil apa pun itu, sebagai bagian dari strategi memenangkan Pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan kaidah politik dalam usul fikih yang menyatakan pentingnya mempertahankan kader lama yang baik sembari membuka ruang bagi kader baru yang lebih baik.

Dengan perubahan ini, PKB diharapkan bisa menjadi partai yang lebih kokoh, layaknya pohon besar dengan akar menghujam ke bumi, cabang yang rimbun, dan buah yang menyejahterakan. (hab)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC
Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak
Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional
BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?
STY Latih Persija, Pras: Itu Pelatih Bagus
Konsolidasi BUMN Gula dan Jerit Petani Tebu
IPW: Kewenangan Polri Harus Diimbangi dengan Pengawasan Eksternal
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:48 WIB

Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:42 WIB

IAW Sebut Ada Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar dalam Kasus Suap DJBC

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:00 WIB

Keren, Kolaborasi Bank Jakarta dan Bapenda DKI di Jakarta Fair Bisa Bayar Pajak

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:38 WIB

Wacana Ubah DSI Jadi BLU, Mantan Jenderal Ini Usulkan Lahirnya Otoritas Analisis Perdagangan Komoditas Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 06:59 WIB

BGN di Pusaran Korupsi: Pembersihan Nyata atau Sekadar Rebranding?

Berita Terbaru