Bagi Warga Terdampak Relokasi Kolong Tol Angke, Bos Demokrat DKI Ingatkan Pemprov Beri Modal Usaha 

- Editor

Selasa, 3 Desember 2024 - 20:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Media Karya – DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI memberikan modal dan dukungan kepada warga terdampak agar mereka tidak kembali ke kolong tol setelah proses relokasi selesai.

Hal ini terkait proses relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Menurut Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, adanya fenomena di mana warga yang telah direlokasi sering kali kembali ke kolong tol setelah beberapa waktu.

Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI memberikan perhatian lebih agar peristiwa serupa tidak terjadi pada warga di Kolong Tol Angke.

“Saya dengar mereka akan diberikan sewa gratis selama 6 bulan. Setelah itu bagaimana?” ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/12).

Loyalis AHY, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menekankan pentingnya memberi solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak.

Baca Juga:  Mulai Kritik Pemerintah, Surya Paloh Kritisi Proses Penegakan Hukum di Indonesia

“Pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai setelah enam bulan relokasi dan sewa gratis habis, mereka akan kembali ke pemukiman tidak layak lainnya. Ini merupakan peristiwa relokasi yang sering dan berulang kali terjadi,” ujarnya lagi.

Menurut politisi yang sudah empat periode ini, banyak warga yang tinggal di kolong tol terpaksa melakukannya karena terbentur masalah ekonomi, dan mereka hanya mampu menjangkau tempat tinggal yang ada di kawasan tersebut.

Kata politisi dapil Jakarta Timur 5 ini, Pemprov DKI harus memberikan pendampingan dan modal usaha agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan memperbaiki taraf hidup mereka.

“Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberdayakan warga relokasi tersebut agar mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan rutin, misalnya dengan diberikan keterampilan dan modal untuk usaha di sekitar lokasi rusun yang baru,” pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Pejabat Korup Bersiap Jatuh Miskin
Politisi PDIP Ini Sebut Tidak Seluruh Proses Perampasan Aset Menunggu Putusan Pemidanaan
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, Koruptor Mulai Ketar-Ketir
Wakil Ketua DPD RI Apresiasi MBG Diprioritaskan ke Daerah 3T
Parah, Ribuan ASN di Pemkab Brebes Manipulasi Absensi
Umbu Kabunang Minta Propam Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Kasus Ririn Rifanto
DPRD Kota Bekasi Desak Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab atas Kemacetan Parah di Bantargebang
Bank Jakarta Santuni 8.500 Anak Yatim dan Duafa, Tebar Berkah Ramadan hingga Hadirkan Posko Mudik

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 11:16 WIB

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Pejabat Korup Bersiap Jatuh Miskin

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Politisi PDIP Ini Sebut Tidak Seluruh Proses Perampasan Aset Menunggu Putusan Pemidanaan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 08:46 WIB

Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, Koruptor Mulai Ketar-Ketir

Kamis, 11 Juni 2026 - 08:22 WIB

Wakil Ketua DPD RI Apresiasi MBG Diprioritaskan ke Daerah 3T

Senin, 18 Mei 2026 - 08:44 WIB

Parah, Ribuan ASN di Pemkab Brebes Manipulasi Absensi

Berita Terbaru