Bagi Warga Terdampak Relokasi Kolong Tol Angke, Bos Demokrat DKI Ingatkan Pemprov Beri Modal Usaha 

- Editor

Selasa, 3 Desember 2024 - 20:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Media Karya – DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mengingatkan agar Pemprov DKI memberikan modal dan dukungan kepada warga terdampak agar mereka tidak kembali ke kolong tol setelah proses relokasi selesai.

Hal ini terkait proses relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat.

Menurut Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, adanya fenomena di mana warga yang telah direlokasi sering kali kembali ke kolong tol setelah beberapa waktu.

Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI memberikan perhatian lebih agar peristiwa serupa tidak terjadi pada warga di Kolong Tol Angke.

“Saya dengar mereka akan diberikan sewa gratis selama 6 bulan. Setelah itu bagaimana?” ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa (3/12).

Loyalis AHY, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menekankan pentingnya memberi solusi jangka panjang bagi warga yang terdampak.

Baca Juga:  ETOS: Proses Rekonsiliasi Tidak Menghentikan Kasus Hukum MTP 

“Pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai setelah enam bulan relokasi dan sewa gratis habis, mereka akan kembali ke pemukiman tidak layak lainnya. Ini merupakan peristiwa relokasi yang sering dan berulang kali terjadi,” ujarnya lagi.

Menurut politisi yang sudah empat periode ini, banyak warga yang tinggal di kolong tol terpaksa melakukannya karena terbentur masalah ekonomi, dan mereka hanya mampu menjangkau tempat tinggal yang ada di kawasan tersebut.

Kata politisi dapil Jakarta Timur 5 ini, Pemprov DKI harus memberikan pendampingan dan modal usaha agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan memperbaiki taraf hidup mereka.

“Hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberdayakan warga relokasi tersebut agar mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan rutin, misalnya dengan diberikan keterampilan dan modal untuk usaha di sekitar lokasi rusun yang baru,” pungkasnya. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Gerindra Harus Evaluasi Habiburrahman, Pemuji Listyo Sebagai Kapolri Terbaik
Golkar Perkuat Mesin Komunikasi Politik Lewat Teknologi AI
Komisi III Pastikan RUU Perampasan Aset Tidak Dijadikan Alat Hukum Aparat
Politisi PKS Geram Atas Tindakan Arogansi Jajaran Polda Jateng
Komisi III Apresiasi Larangan Vape di Lingkungan Polri, Adang Daradjatun: Langkah Tegas Cegah Narkotika
Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT
Jangan Umumkan Kebijakan Mentah, Legislator Ini Desak Prabowo Benahi 3 Program Dinilai Bermasalah
Ketua Komisi III: RUU Perampasan Aset Harus Seimbangkan Pemulihan Aset dan Hak Konstitusional Warga

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 21:56 WIB

Gerindra Harus Evaluasi Habiburrahman, Pemuji Listyo Sebagai Kapolri Terbaik

Jumat, 6 November 2026 - 17:12 WIB

Golkar Perkuat Mesin Komunikasi Politik Lewat Teknologi AI

Jumat, 6 November 2026 - 05:55 WIB

Komisi III Pastikan RUU Perampasan Aset Tidak Dijadikan Alat Hukum Aparat

Selasa, 3 November 2026 - 09:16 WIB

Politisi PKS Geram Atas Tindakan Arogansi Jajaran Polda Jateng

Selasa, 3 November 2026 - 06:53 WIB

Komisi III Apresiasi Larangan Vape di Lingkungan Polri, Adang Daradjatun: Langkah Tegas Cegah Narkotika

Berita Terbaru

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung.

Opini

Timang-Timang Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 18:30 WIB