JAKARTA, Mediakarya – Langkah TNI Angkatan Laut (AL) yang membongkar pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang pada Sabtu (18/1/2025) pagi ternyata tidak sependapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bahkan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang juga pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proses pengadaan dan aliran dana dalam kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP) itu meminta agar proses pencabutan pagar bambu itu dihentikan sementara.
Padahal, instruksi pencabutan bambu pagar laut tersebut sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali.
Pernyataan Menteri KKP itu akhirnya memunculkan reaksi beragam. Bahkan publik mengasumsikan bahwa Sakti Wahyu Trenggono membangkang perintah Presiden Prabowo Subianto.
Menteri KKP pun dituding bagian dari oligarki. Pasalnya, sebagai menteri, dia kecolongan dan cenderung abai terkait dengan pemagaran laut di Tangerang dan Bekasi. Setelah berita Pemagaran Laut itu viral KKP baru bertindak.
“Justru kami bertanya-tanya kenapa orang yang pernah pernah berurusan dengan KPK kembali diangkat menjadi menteri. Kasus pemagaran laut itu terjadi di era Presiden Jokowi dan Menterinya pun sama. Kami menduga bahwa Sakti Wahyu Trenggono orang titipan dari kelompok oligarki,” kata analis CPPS Indonesia, Agus Wahid dalam keterangannya kepada Mediakarya, Senin (20/1/2025).
Menurut Agus, padahal sebelumnya Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada Kasal agar pagar laut di Tangerang segera dibongkar. Namun setelah pasukan Marinir membongkar pagar tersebut menteri Sakti Wahyu Trenggono justru meminta agar proses pembongkaran itu dihentikan untuk sementara waktu.
“Orang awam pasti bertanya-tanya, siapa di balik Wahyu Trenggono sehingga berani-beraninya membangkang perintah presiden. Wajar jika ada opini yang muncul jangan-jangan dia (Trenggono) bagian dari oligari,” katanya.
Seperti diketahui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali terkait pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
Trenggono meminta TNI AL menghentikan sementara operasi pencabutan pagar tersebut karena masih dalam proses investigasi oleh KKP.
“Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau,” ujarnya kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Senin (20/1/2025).
Trenggono menilai, tak seharusnya agar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut dicabut, karena itu merupakan barang bukti dalam penyelidikan kasus ini.
Pagar yang sudah dicabut juga dikhawatirkan dapat terbawa arus dan menimbulkan dampak lainnya jika tidak dikelola dengan baik.
“Menurut kami, barang bukti yang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar. Karena nanti ada arus dan sebagainya kan nanti terdampak,” jelasnya.
Trenggono menegaskan, pagar laut tidak seharusnya dibongkar sebelum pihaknya berhasil mengungkap dalang di balik pemasangan pagar misterius tersebut.
“Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanam. Kalau nyabut kan gampang. Kalau sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru jelas (dibongkar),” tambahnya.
Adapun pencabutan pagar bambu itu melibatkan tiga pasukan khusus TNI AL, yaitu Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).
Mereka memulai pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/1/2025). Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto menjelaskan, personel Dislambair dilibatkan untuk mengukur kedalaman patok-patok bambu yang sudah tertanam dan mendalami durasi pemasangannya.
“Kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” ujar Harry di Tangerang.”*
