Home / DKI

SGY: Langkah Gubernur Pramono Transformasi PAM Jaya dan IPO Bukan Liberalisasi, Melainkan Pengawasan Publik

- Editor

Rabu, 1 Oktober 2025 - 12:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Pidato Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo dalam seminar Nasional yang bertajuk “Water Governance Towards Global Cities” atau “Tata Kelola Air Menuju Kota Global”, Rabu (30/9) mendapat apresiasi pengamat kebijakan publik Sugiyanto.

Pria yang akrab disapa SGY ini memaparkan dalam sambutannya Gubernur Pramono mengungkapkan serangkaian langkah kebijakan dan capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang konsisten mendorong ibu kota menuju status Kota Global, termasuk dalam tata kelola air.

“Salah satu langkah strategis yang disampaikan adalah transformasi BUMD PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Gubernur Pramono juga menegaskan rencana mendorong PAM Jaya melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI),”ujar SGY dalam keterangan nya Kamis (1/10).

Menurutnya, perubahan ini bukan bentuk liberalisasi, melainkan cara memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan melibatkan publik, DPRD, serta dewan komisaris.

“IPO dipandang sebagai mekanisme pengawasan agar PAM Jaya tidak hanya dikontrol oleh gubernur, melainkan juga diawasi publik dan lembaga terkait,” ujar SGY lagi.

Kata SGY, Pramono juga menambahkan bahwa fleksibilitas badan usaha dibutuhkan agar PAM Jaya dapat berkolaborasi secara multisektoral dalam meningkatkan layanan air bersih.

“Sebagai contoh, ia menyoroti sistem rekrutmen profesional di sejumlah BUMD, di mana seleksi direksi dilakukan secara independen demi menjamin integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.

Yang menarik dalam seminar nasional tersebut adalah penjelasan Ketua DPRD DKI Jakarta, Drs. H. Khoirudin, M.Si., yang menyoroti keberadaan BUMD lain di sektor air minum yang telah berbentuk perseroda.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 394 perusahaan air minum milik pemerintah daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 301 perusahaan atau sekitar 76 persen berbentuk Perumda, 79 perusahaan atau sekitar 20 persen berbentuk Perseroda, dan 14 perusahaan atau sekitar 4 persen berbentuk Perusda.

Baca Juga:  Dukung Kebijakan Demul, Pramono Nilai Pembangunan Vila Tak Terkendali Rusak Lingkungan

Sejumlah BUMD air minum telah melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda. Di antaranya adalah PT Air Minum Giri Menang, Mataram (2019), PT Air Bersih Jatim, Surabaya (2019), PT Tirta Sriwijaya Maju, Palembang (2021), PT Tirta Asasta Kota Depok (2021), PT Air Minum Tabalong Bersinar, Tabalong, Kalimantan Selatan (2021), PT Air Minum Intan Banjar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan (2021).

Selain itu, terdapat pula sejumlah BUMD berbentuk Perseroda, yakni PT Tirta Gemah Ripah, Bandung (2022); PT Tirta Utama Jawa Tengah, Semarang (2022); PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (2022); PT Air Minum Bandarmasih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (2023); PT Tirta Amuntai, Kalimantan Selatan (2023); PT Air Minum Sanggam, Balangan, Kalimantan Selatan (2023); PT Air Minum Berkah Banua, Tanah Laut, Kalimantan Selatan (2023); serta PT Air Minum Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (2024).

“Atas penjelasan Ketua DPRD DKI Jakarta, Drs. H. Khoirudin, M.Si., semakin jelas bahwa tidak ada pelanggaran aturan apa pun terkait perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda. Hal ini menumbuhkan harapan agar program transformasi PAM Jaya ke bentuk Perseroda, beserta langkah IPO yang digagas Gubernur Pramono, dapat berjalan lancar tanpa hambatan, mengingat tujuan utamanya adalah untuk kebaikan, kemajuan Jakarta, peningkatan transparansi, kemandirian BUMD, serta keadilan bagi masyarakat Jakarta,”pungkasnya.

Kehadiran Gubernur Pramono turut didampingi Koordinator Staf Khusus Gubernur, Firdaus Ali. Selain itu, hadir pula beberapa pejabat DKI, di antaranya Kepala BPBUMD DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik), Budi Awaluddin. (dri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Penyaluran Bansos Dikeluhkan, SGY Minta Pemerintah Tak Kaku Gunakan Desil
Malam Anugerah MHT–PWI Jaya Diundur, Beri Ruang Persiapan Lebih Matang
Sidang Kasus Pengadaan Lahan BUMD Cilacap, Letjen Widi Tak Pernah Beri Perintah Jual Lahan
HUT ke-81 RI, PAM JAYA Rayakan Kebersamaan dan Dukung Penyerahan Ambulans untuk Masyarakat Suku Baduy
Prajurit Kodam Jaya Bersihkan Kawasan Monas Usai Amankan Perayaan HUT RI ke-81
GNK Dorong Bareskrim Polri Segera Proses Kasus Dugaan Korupsi Dinas LH Kota Bekasi dan TPST Bantargebang
Dukung Penanganan Pengolahan Sampah, Bank Jakarta Siap Bangun Biodigester Komunal Sampah Organik di Rusunawa Rorotan dan Rawa Badak
Bank Jakarta Bangun Biodigester Komunal di Rorotan dan Rawa Badak, Dukung Penanganan Pengolahan Sampah di Jakarta

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 10:09 WIB

Penyaluran Bansos Dikeluhkan, SGY Minta Pemerintah Tak Kaku Gunakan Desil

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:28 WIB

Malam Anugerah MHT–PWI Jaya Diundur, Beri Ruang Persiapan Lebih Matang

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:31 WIB

Sidang Kasus Pengadaan Lahan BUMD Cilacap, Letjen Widi Tak Pernah Beri Perintah Jual Lahan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 22:15 WIB

HUT ke-81 RI, PAM JAYA Rayakan Kebersamaan dan Dukung Penyerahan Ambulans untuk Masyarakat Suku Baduy

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:52 WIB

Prajurit Kodam Jaya Bersihkan Kawasan Monas Usai Amankan Perayaan HUT RI ke-81

Berita Terbaru

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, Dr. Adi Suparto

Opini

Karpet Merah Bukan untuk Anak Petani

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:53 WIB

Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (kiri) bersama dengan Direktur OT Group, Dr. Yosua Jap, (kanan)

Ekonomi & Bisnis

Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT

Selasa, 25 Agu 2026 - 12:05 WIB

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Headline

Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi

Selasa, 25 Agu 2026 - 08:28 WIB