Negara Topeng, Negara Neoliberalisme

- Editor

Selasa, 11 November 2025 - 13:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin) Foto: Ist

Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin) Foto: Ist

Oleh: Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin).

Neoliberalisme itu seperti kucing sembilan nyawa. Sudah berkali-kali diumumkan mati, tetapi selalu muncul lagi dengan wajah baru. Setiap kali dunia terjebak krisis finansial, politik, atau sosial—ide pasar bebas ini justru menemukan cara untuk bangkit.

Tentu bukan karena teorinya hebat, tetapi karena ia fleksibel, lihai membaca momentum, dan punya jaringan pendukung yang sangat kuat. Inilah sebabnya neoliberalisme terus bertahan meski kritik datang dari segala arah.

Sejak awal, neoliberalisme dibangun bukan cuma sebagai paket kebijakan pro-pasar. Ia dibangun sebagai cara berpikir tentang bagaimana pengetahuan bekerja. Para tokohnya berargumen bahwa dunia terlalu rumit untuk diatur oleh negara.

Pemerintah, menurut mereka, tak mungkin mengumpulkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan ekonomi. Maka pasar dijadikan “penentu terbaik”, dan narasi ini digunakan sebagai alasan untuk melemahkan peran negara dalam mengatur ekonomi.

Tetapi jangan salah paham. Neoliberalisme tidak ingin negara menghilang. Ia justru butuh negara yang kuat, namun dengan fungsi yang dipersempit. Tugas negara diarahkan pada hal-hal teknis seperti menjaga hak milik, menegakkan kontrak, dan memastikan kompetisi berjalan.

Soal kesejahteraan, proteksi sosial, atau pemerataan? Itu dianggap bukan urusan negara. Karena itu, setiap krisis besar—termasuk 2008—negara dikerahkan untuk menyelamatkan pasar, bukan membenahi ketimpangan yang ditimbulkan pasar itu sendiri.

Di sisi lain, neoliberalisme ikut mengubah cara kita melihat diri sendiri. Manusia didorong melihat hidupnya seperti “bisnis pribadi”. Hidup harus efisien, produktif, dan kompetitif.

Kalau gagal, dianggap salah individu, bukan sistem. Berbagai teori insentif, manajemen risiko, hingga ekonomi perilaku dipakai untuk membentuk perilaku masyarakat tanpa harus melakukan paksaan terang-terangan. Tanggung jawab sosial dipindahkan ke pundak keluarga, bukan negara.

Pada tingkat internasional, neoliberalisme membangun pagar institusi global yang menjaga agar modal bisa keluar masuk negara tanpa hambatan. Organisasi perdagangan, bank sentral independen, hingga berbagai perjanjian ekonomi dibentuk untuk memastikan aturan pasar berjalan mulus.

Aneh tapi nyata: barang, modal, dan investasi boleh bebas bergerak, tapi manusia dibatasi. Di sini neoliberalisme bisa bersekutu dengan populisme kanan yang anti-imigran, selama modal tetap bergerak bebas.

Baca Juga:  Krisis Pembangunan dan Biaya Ekologis

Di balik layar, perdebatan besar juga terjadi soal sistem moneter. Ada yang ingin kembali ke emas, ada yang mendukung nilai tukar mengambang. Namun tujuan akhirnya sama: memastikan modal tidak terikat oleh kebijakan nasional.

Sistem nilai tukar mengambang membuat pasar global bisa “menghukum” negara yang mencoba keluar dari resep neoliberal. Negara berkembang yang ingin melindungi industrinya sering langsung ditekan oleh gejolak kurs dan arus modal yang keluar.

Daya tahan neoliberalisme tidak lepas dari infrastrukturnya yang luar biasa luas. Think tank seperti Atlas Network membentuk ratusan lembaga di berbagai negara, memproduksi riset, opini, dan narasi pro-pasar yang siap dipakai politisi. Bahkan Nobel Ekonomi digunakan sebagai panggung legitimasi ilmiah untuk memperkuat posisi aliran tertentu dalam ekonomi.

Dengan cara ini, neoliberalisme bukan hanya ide; ia memiliki “pabrik ide” yang bekerja tanpa henti.

Di era sekarang, neoliberalisme bertransformasi kembali dengan menggandeng populisme kanan. Ini kombinasi yang aneh, tetapi efektif.

Populisme sosial yang menolak asing dan mengusung nasionalisme secara sempit, sehingga neoliberalisme seperti politik ekonomi yang tampak melindungi warga, tapi pada dasarnya memberi jalan lebar bagi kepentingan pasar.

Solidaritas didefinisikan ulang secara eksklusif, tapi logika pasar tetap memimpin.

Meski kuat, neoliberalisme mulai tersandung masalah yang tak bisa diselesaikan dengan logika pasar.

Ketimpangan semakin parah, krisis iklim makin memburuk, dan geopolitik global semakin tegang. Ini masalah struktural yang tidak bisa ditangani dengan deregulasi atau privatisasi. Bila neoliberalisme tetap kaku, ia akan membentur batas alam dan batas sosial yang tidak bisa dinegosiasikan.

Maka itu neoliberalisme selalu berganti wajah secara lentur dengan berbagai adaptasi keadaan politik negara.

Pada akhirnya, sembilan hidup neoliberalisme menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kebijakan, tetapi cara melihat dunia. Ia hidup melalui jaringan lembaga, teori, dan cerita yang terus diproduksi ulang.

Ia tidak mati ketika dikritik, justru memanfaatkan kritik untuk berubah bentuk. Pertanyaannya sekarang bukan “apakah neoliberalisme sudah berakhir”, tetapi “wujud apa yang akan dia pakai pada kelahiran berikutnya, dan berapa biaya sosial yang harus kita bayar lagi ketika itu terjadi.”

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil
Nasionalisme Bung Karno: Perspektif Sosiologi Politik
Buka Peluang Kerja Gen Z, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Desak Pemprov Gandeng Duta Besar
Fenomena Kepala Daerah Andalkan Medsos Jadi Sarana Pencitraan: Menara Pasir Popularitas Pemimpin Populis
Menakar Istilah “Londo Ireng” di Lingkungan Birokrasi
Bukan Vonis Profesi, Tapi Teguran Bagi Jiwa yang Masih Menjajah
PDAB Tirtatama DIY Raih Pemred Award 2026 atas Komitmen Hadirkan Layanan Air Bersih Berkualitas
Menteri Transmigrasi Beri Pesan Khusus untuk Azka: “Zero Poverty, Belajarlah dengan Rendah Hati di Amsterdam”

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:30 WIB

Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil

Selasa, 28 Juli 2026 - 11:42 WIB

Nasionalisme Bung Karno: Perspektif Sosiologi Politik

Senin, 27 Juli 2026 - 10:42 WIB

Buka Peluang Kerja Gen Z, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Desak Pemprov Gandeng Duta Besar

Senin, 27 Juli 2026 - 08:48 WIB

Fenomena Kepala Daerah Andalkan Medsos Jadi Sarana Pencitraan: Menara Pasir Popularitas Pemimpin Populis

Senin, 27 Juli 2026 - 07:48 WIB

Menakar Istilah “Londo Ireng” di Lingkungan Birokrasi

Berita Terbaru

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Nasional

Pakar Komunikasi Inii Ungkap Bahayanya Narsisisme Birokrasi

Selasa, 28 Jul 2026 - 12:13 WIB

Opini

Nasionalisme Bung Karno: Perspektif Sosiologi Politik

Selasa, 28 Jul 2026 - 11:42 WIB