JAKARTA, Mediakarya – Konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) antara kubu Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam (sebutan pemimpin Syuriyah lembaga tertinggi di PBNU) Miftachul Akhyar terus bergulir.
Bahkan Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pekan depan berencana menggelar Rapat Pleno.
Menanggapi hal itu, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyatakan rapat pleno itu tidak dapat dianggap sah lantaran pleno baru bisa diselenggarakan jika melibatkan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah.
“Termasuk ketika mungkin satu dua hari yang lalu ada beredar undangan untuk Rapat Pleno. Ini juga tidak dapat dianggap sah karena Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (3/12).
Gus Yahya pun menegaskan bahwa hingga kini ia masih duduk sebagai Ketum PBNU.
Ia yang terpilih sebagai Ketum PBNU it tu merupakan mandataris Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021 lalu dan hanya dapat diganti melalui Muktamar.
“Nah, maka dengan demikian, pernyataan yang dikatakan sebagai hasil Rapat Harian Syuriyah mengenai posisi saya itu, itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum, ya, karena di luar kewenangan dari Rapat Harian Syuriyah itu sendiri,” ucapnya.
Rapat pleno merupakan salah satu poin dalam silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/11) lalu.
“Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalan waktu segera,” bunyi salah satu poin pertemuan.
Melansir laman CNN Indonesia, rencana rapat pleno itu dikonfirmasi Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur yang mengatakan rencananya rapat pleno akan digelar pada 9 Desember pekan depan.
“Tanggal 9,” ucap Gus Fahrur lewat pesan singkat.
