JAKARTA, Mediakarya — Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menggelar forum “Kaleidoskop Energi: Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026” pada Selasa (13/1/2026) di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan. Forum ini menjadi ajang refleksi dinamika energi nasional dan global sepanjang 2025 sekaligus membedah arah kebijakan energi Indonesia pada 2026.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pemaparan Outlook Energi Nasional 2026 oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Dalam sambutan kuncinya, Sekretaris Jenderal DEN, Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, tantangan geopolitik, serta percepatan transisi energi.
“Pembaruan Kebijakan Energi Nasional melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional. Pemerintah menegaskan transisi energi yang berimbang dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mengoptimalkan gas sebagai energi transisi, tanpa mengorbankan keamanan pasokan dan keterjangkauan harga,” ujar Dadan.
Ia menekankan bahwa kebijakan energi ke depan tidak semata mengejar target bauran energi dan dekarbonisasi, tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan energi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Target puncak emisi pada 2035 dan net zero emission 2060 disebut memerlukan kolaborasi lintas sektor, penguatan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan publik.
Chairperson PYC, Dr. Filda C. Yusgiantoro, dalam paparannya mengenai isu energi 2025, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi fase konsolidasi arah kebijakan energi nasional. Menurutnya, ketahanan energi, penguatan industrialisasi, dan percepatan transisi energi kini mulai bergerak dalam kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Tantangan terbesar ke depan bukan lagi pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kualitas implementasi, koherensi kebijakan lintas sektor, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Filda.
Dalam paparan Outlook Energi Indonesia, DEN menekankan bahwa efisiensi energi menjadi kunci utama transisi energi nasional. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masih mendominasi sekitar 40 persen energi final, terutama di sektor transportasi. Melalui skenario GREEN, penguatan efisiensi dan konservasi energi diproyeksikan mampu menurunkan konsumsi energi final hingga 15 persen pada 2035, serta menekan konsumsi BBM hingga 24 persen melalui implementasi biodiesel B40, kendaraan listrik, dan pemanfaatan hidrogen.
Anggota DEN, Yunus Saefulhak, menyebut efisiensi energi sebagai first fuel dalam transisi energi nasional. “Efisiensi energi memberikan dampak cepat, biaya yang relatif rendah, dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan energi,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan hilirisasi mineral diproyeksikan meningkatkan kebutuhan listrik sektor industri, khususnya di Sulawesi dan Maluku. Sejalan dengan hal tersebut, kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan ditargetkan mencapai 62 GW pada 2035, dengan tenaga air dan surya sebagai kontributor utama. Pemerintah juga merencanakan pengoperasian PLTN berkapasitas 250 MW pada 2032.
Diskusi forum turut diperkaya oleh pandangan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta Pertamina Energy Institute yang menyoroti keterkaitan kebijakan energi dengan pembangunan nasional, diplomasi energi, dan transformasi sektor energi.
Perwakilan DEN lainnya, Tubagus Nugraha, menegaskan bahwa transisi energi harus dipahami sebagai transformasi sistemik, bukan sekadar peralihan sumber energi. “Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Karena itu, transisi energi harus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, stabilitas fiskal, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada perencanaan yang realistis dan implementatif, termasuk reformasi subsidi energi, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip transisi berkeadilan agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.
Kaleidoskop Energi 2025 merupakan agenda diseminasi tahunan PYC yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, BUMN, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil dan think tank energi. Melalui forum ini, PYC berharap dapat mendorong dialog berbasis kajian guna mendukung perumusan kebijakan energi nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.(hab)