Mulut Manis Penuh Kebohongan, Presiden Prabowo Didesak Pecat Kepala BGN

- Editor

Kamis, 19 Maret 2026 - 06:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

JAKARTA, Mediakarya – Aliansi Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang dinilai kerap melakukan pembohongan publik.

Ketua umum PMPRI Rohimat menuding,  sebagai pejabat negara Dadan dinilai bukan hanya membohongi masyarakat namun juga kepada presiden, atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memotong satu ekor sapi per hari.

“Padahal paktanya yang terjadi di lapangan, banyak dapur yang menyajikan menu di bawah standar makanan bergizi. Jika Dadan mengklaim setiap dapur memotong satu ekor sapi per hari, tolong tunjukkan kepada saya dapur mana dan siapa pemiliknya. Jangan asal mangap saja kalau bicara, apalagi sampai membohongi presiden,” ungkap pria yang akrab disapa Joker ini kepada Mediakarya, Rabu (18/3/2026).

Joker juga mengaku geram dengan pembantu presiden yang tidak cepat merespon permyataan Dadan yang kontroversi tersebut. “Seharunya orang dekat presiden segera merespon, apakah pernyataan Dadan itu benar atau tidak. Jika itu laporan palsu maka kepala BGN harus segera dicopot. Bukan malah sebaliknya dibiarkan kepala BGN memberikan pernyataan di ruang publik dengan sesuka hati,” tegas Joker.

Baca Juga:  Masuki Masa Tenang, PMPRI Imbau Seluruh Pendukung Pasangan Cakada Kota Bekasi Dapat Kendalikan Diri

Selain itu, pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tengah menghadapi permasalahan serius dalam tata kelola, keamanan pangan, hingga penyerapan anggaran.

“Meskipun berdampak positif pada gizi, kasus keracunan makanan dan distribusi yang panjang menuntut perbaikan operasional segera, dengan evaluasi anggaran ke Rp200 triliun (dari Rp335 triliun),” kata Joker.

Joker menilai bahwa penyerapan anggaran 2025 diperkirakan tidak optimal (proyeksi Rp200 triliun dari Rp335 triliun), dengan rantai pasok yang terlalu panjang memicu risiko makanan basi.

Untuk itu, bukan hanya mencopot kepala BGN, PMPRI meminta Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi ulang prioritas program harus benar-benar menyentuh balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, bukan hanya anak sekolah.

“Sehingga program tersebut dapat dirasskan oleh masyarakat. Bukan malah sebaliknya hanya dimanfaatkan oleh para pemburu rente,” tutup Joker.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG
Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Menjelang 2045 Bukan Mimpi Kosong, Yusril: Indonesia Negara Tercepat di Dunia
GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana
Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng
Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban
Operasi Senyap Penyadapan Ilegal Terbongkar, Dari Print Out Hingga Kurir Jakarta ke Kota X
Guntur Romli Ungkap Operasi Senyap Penyadapan Ilegal: Hasil Sadap Dicetak, Dikirim Kurir Boyolali ke Solo

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:34 WIB

Zulhas: Setelah Ada Penyadapan, Kok Agak Enak Rasanya, Sudah 3 Minggu Tak Ada Lagi Keracunan MBG

Minggu, 22 November 2026 - 06:31 WIB

Habib Syakur: Dakwah Harusnya Sejukkan Umat, Bukan Hina Perempuan dan Ulama

Jumat, 20 November 2026 - 14:51 WIB

GNK Sayangkan Ucapan Alwi Asegaf ke KH. Chalil Nafis: Ulama Harus Mendinginkan, Bukan Memanaskan Suasana

Jumat, 20 November 2026 - 10:21 WIB

Om Ceper Brebes: Mesin Partai Mulai Dipanaskan, PDIP Akan Kembali Kuasai Kandang Banteng

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

Adi Suparto Sebut UU Perampasan Aset Babak Baru, Potong Motif Ekonomi Kejahatan dan Pulihkan Hak Korban

Berita Terbaru