JAKARTA, Mediakarya – Prabu Foundation memperingatkan pemerintah agar mengawasi dan mewaspadai paham Salafi-Wahabi. Pasalnya, kelompok ini berpotensi merusak ideologi Pancasila, dan dapat memecah belah stabilitas sosial keagamaan.
Kepada Mediakarya.id, Ketua Umum Prabu Foundation, Asep Muhargono mengatakan bahwa tidak dipungkiri saat ini muncul fenomena adanya kelompok Salafi-Wahabi yang kerap menggunakan dalil agama, yang targetnya adalah melakukan perubahan sosial maupun politik.
Kelompok Salafi-Wahabi kerap disebut sebagai cikal bakal gerakan radikal karena doktrin purifikasi (pemurnian ajaran) yang tekstual dan penolakan keras terhadap tradisi di luar pemahaman mereka.
Paham ini dinilai sebagian kalangan mempermudah pelabelan kafir terhadap kelompok yang tidak sepaham, sehingga berpotensi menjadi pintu masuk ekstremisme.
“Mereka melakukan penyimpangan bahasa dengan membungkus doktrin agama atau menggunakan istilah keagamaan untuk mencuci otak pengikutnya,” ungkap Asep Muhargono usai menerima penghargaan dari Kapolri, atas dedikasinya dalam menekan kelompok radikalisme di Indonesia, pada Selasa (19/5/2026).
Mantan Koandemen NII Wilayah Jawa Barat ini juga mengingatkan, jika kelompok ini dibiarkan tumbuh di bumi NKRI maka dikhawatirkan dapat memicu konflik horizotal.
“Sebab meraka bukan hanya mengancam kerukunan antar umat beragama, gerakan ini juga kerap mengkafirkan sesama umat islam yang di luar mazhabnya atau yang tidak sepaham,” katanya.
Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga kerap menggunaan diksi provokatif dan ujaran kebencian secara masif dapat merusak etika berbahasa masyarakat dan menurunkan nilai kesopanan yang dijunjung tinggi dalam budaya bangsa.
Untuk itu, Prabu Foundation mendorong agar Kementerian Agama Republik Indonesia berperan aktif mengawai kelompok wahabi yang mengatasnamakan islam sunah.
“Kami menduga bahwa kelompok ini menjadi salah satu benih penyebar kebencian sesama umat islam dengan dalil bahwa mereka sebagai islam sunah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, paham Salafi-Wahabi fokus pada penerapan ajaran secara literal seperti pada masa awal Islam. Kritik terhadap gerakan ini muncul karena penolakan mereka terhadap budaya lokal yang dianggap sebagai bid’ah, serta pandangan keagamaan yang dianggap kaku.
“Beberapa kalangan menilai doktrin dasar Wahabisme memicu sikap intoleransi. Sikap mudah mengkafirkan pihak lain yang tidak sejalan berpotensi menjadi batu loncatan menuju tindakan radikal atau pembenahan ideologi secara paksa,” tutur Asep.
Asep memaparkan, dalam peta sejarah gerakan keagamaan, kelompok purifikasi ini kerap dimasukkan sebagai salah satu akar sejarah tumbuhnya kelompok garis keras atau Islam kanan di tanah air.
Namun demikian tambah Asep, di dalam komunitas Salafi sendiri terdapat dinamika internal. Terdapat faksi yang hanya fokus pada kajian ibadah dan menjauhi politik praktis. “Bahkan mereka melarang aksi kekerasan terhadap pemerintah (sering disebut Salafi Haraki vs Salafi Wathi),” tutup Asep. (Hab)
