SPPG Yang Mobilnya Tabrak Warga Hingga Tewas Ternyata Banyak Masalah

- Editor

Jumat, 15 Mei 2026 - 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SPPG yang dinilai tidak layak operasional

SPPG yang dinilai tidak layak operasional

KOTA BEKASI, Mediakarya – Kecelakaan maut yang melibatkan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digunakan untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kalimantan Raya, Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur pada Selasa (12/05/26) siang, berbuntut panjang.

Tragedi yang menewaskan satu pedagang kaki lima di area minimarket tersebut, kini membuka kotak pandora terkait kelayakan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aren Jaya 2.

Mobil nahas tersebut diketahui bermarkas di SPPG Aren Jaya 2 yang beralamat di Jalan Pulau Kalimantan No. 46, Kecamatan Bekasi Timur. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bangunan yang digunakan diduga jauh dari standar kelayakan dapur industri berskala menengah hingga besar.

Alih-alih berupa fasilitas produksi makanan yang higienis, lokasi tersebut merupakan bangunan rumah tinggal biasa.

Kondisi ini memicu sorotan tajam. Publik mempertanyakan kesesuaian operasional dapur tersebut dengan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Lokasi tersebut sangat jauh dari kriteria kelayakan dapur SPPG yang higienis. Penggunaan rumah tinggal sebagai dapur distribusi skala masal ini terkesan dipaksakan dan mengabaikan standar,” keluh salah seorang warga sekitar yang menyoroti perizinan gedung tersebut pasca-insiden kecelakaan.

Kesenjangan dengan Standar BGN
Jika merujuk pada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), spesifikasi dapur untuk program MBG tidak bisa dilakukan sembarangan.

Baca Juga:  Oknum Penyidik Polres Jakpus Diduga Kriminalisasi BP, Terungkap di Persidangan

Fasilitas ini dirancang khusus untuk memastikan efektivitas operasional serta keamanan pangan bagi siswa sekolah.
Berdasarkan aturan standar, sebuah Dapur MBG wajib memiliki luas bangunan 400 meter persegi (20m x 20m) yang berdiri di atas lahan minimal seluas 800 meter persegi.

Lokasinya pun harus strategis, yakni berjarak maksimal 6 kilometer atau sekitar 30 menit waktu pengantaran ke sekolah penerima manfaat, serta dilarang berdekatan dengan area pembuangan sampah.

Lebih lanjut, fasilitas operasional di dalam dapur diwajibkan memiliki tata ruang yang ketat untuk mencegah kontaminasi silang. Beberapa area wajib tersebut meliputi area loading dan unloading barang, ruang terbuka untuk sirkulasi ventilasi, ruang distribusi pengemasan, ruang inspeksi kelayakan pangan, hingga ruang khusus pencucian bahan makanan.

Spesifikasi berlapis ini diterapkan semata-mata untuk menjamin gizi dan kesehatan masyarakat.
Melihat tingginya standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keberadaan SPPG Aren Jaya 2 kini memunculkan pertanyaan krusial.

Kelayakan perizinan dan standar keamanan pangan seperti apa yang sebenarnya dikantongi oleh fasilitas tersebut sebelum diberi mandat menyuplai makanan bagi para siswa di Bekasi Timur? Investigasi lebih lanjut dari instansi terkait kini sangat dinantikan oleh publik.(Mme)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar
Wakapolres Nias Selatan Ajak Masyarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas Melalui Jumat Keliling
Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026
LI-TPK Sebut Bakal Ada Kasus Besar Kembali Diungkap KPK Terkait Kasus Korupsi di Kota Bekasi
Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
Kurang Fasilitas Dan Patok Tarif Tiket Tinggi, Wisata Air Kalimalang Sepi Peminat
Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL
NCW Minta Pemkot Bekasi Tidak Tebang Pilih dalam Penertiban Bangli

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:10 WIB

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar

Sabtu, 21 November 2026 - 06:21 WIB

Wakapolres Nias Selatan Ajak Masyarakat Berperan Aktif Jaga Kamtibmas Melalui Jumat Keliling

Jumat, 20 November 2026 - 23:18 WIB

Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:37 WIB

LI-TPK Sebut Bakal Ada Kasus Besar Kembali Diungkap KPK Terkait Kasus Korupsi di Kota Bekasi

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Berita Terbaru