JAKARTA, Mediakarya – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dihentikan. Kedua program ungulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai sebagai langkah strategis dan revolusioner dalam memperkuat ekonomi rakyat.
Namun demikian, APKLI Perjuangan mendesak agar seluruh dugaan korupsi yang menyeret investor maupun elit dalam pelaksanaan program tersebut diusut tuntas dan para pelakunya ditangkap tanpa pandang bulu, serta dihukum seberat-beratnya.
Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menegaskan bahwa MBG dan KDKMP merupakan dua kebijakan mendasar, strategis dan penting yang memiliki misi besar bagi masa depan bangsa.
Menurutnya, program-program seperti ini baru benar-benar hadir di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sudah puluhan tahun rakyat menantikan intervensi negara di sektor pangan, gizi, dan ekonomi kerakyatan, pengejahwantahan amanah pembukaan UUD 1945.
“MBG dan KDKMP tidak boleh di-stop. Ini adalah momentum besar yang sangat genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional guna menggapai target Presiden Prabowo tumbuh 8 persen,” ujar dr. Ali Mahsun, Minggu (28/6/2026).
Dia menilai Program MBG merupakan jawaban nyata untuk mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, dan menyiapkan fondasi sumber daya manusia unggul sukses jemput puncak bonus demografi 2030.
Di saat yang sama, program ini juga menjadi berkah dan penggerak ekonomi rakyat kecil karena melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Sementara itu, KDKMP dipandang sebagai penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Melalui skema koperasi yang berbasis desa dan kelurahan, perputaran ekonomi lokal diharapkan tidak lagi tersedot ke pemilik modal besar, tetapi kembali dinikmati masyarakat setempat.
KDKMP juga disebut dapat menjadi instrumen penting untuk memutus ketergantungan rakyat kecil pada rentenir, ijon, dan pola ekonomi eksploitatif yang selama ini membelenggu petani, nelayan, peternak, serta pelaku home industry.
“KDKMP harus menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat kecil. Puluhan tahun ekonomi desa dan gang-gang kota tidak berputar di masyarakat setempat, tetapi justru dihisap oleh pemilik modal besar. Karena itu, KDKMP harus diposisikan sebagai pilar utama revolusi ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif,” tegas dr. Ali.
Tangkap Investor dan Elit Korupsi MBG Dan KDKMP
Meski demikian, Ali juga menyoroti keras adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG dan potensi penyimpangan dalam KDKMP. Menurut organisasi tersebut, tindakan korupsi pada dua program yang menyangkut masa depan rakyat itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng marwah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menggagas agenda besar ekonomi kerakyatan, dan bertekad bulat berantas korupsi di Indonesia.
“Siapapun, inveator maupun elit, yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, apalagi merasa dekat dengan Presiden. Kalau ada investor, pemilik modal, elit politik, atau pihak lain yang bermain dalam program ini, aparat penegak hukum wajib menindak tegas,” kata dr. Ali.
Merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Jawa Barat, pada 3 Juni 2026, yang menegaskan agar dugaan korupsi MBG diusut tuntas, termasuk bila melibatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
APKLI Perjuangan juga meminta aparat penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian, segera menelusuri dugaan penyimpangan dalam KDKMP, termasuk dugaan korupsi pembangunan fisik, pengadaan, hingga impor kendaraan dari Indiq yang viral di media sosial dan ramai dibicarakan di ruang publik.
Di sisi lain, Ali mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola MBG dan KDKMP agar kedua program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi baru di lapangan.
Untuk MBG, APKLI Perjuangan mendukung revisi target penerima manfaat dengan prioritas pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta direkomendasikan difokuskan sampai jenjang siswa sekolah dasar.
Selain itu Ali Mahsum, mendesak BGN melibatkan maksimal peran kantin sekolah, dimana alat-alat SPPG didorong ke kantin sekolah, serta gedungnya digunakan sebagai gudang bahan baku MBG. Khusus daerah 3 T, kami merekomendasikan keberadaan dapur keliling.
Adapun untuk KDKMP, APKLI Perjuangan mengingatkan agar koperasi desa/kelurahan tidak berubah menjadi pesaing yang mematikan warung kelontong, pedagang kecil, dan usaha mikro rakyat. Sebaliknya, KDKMP harus diposisikan sebagai hub bagi PKL dan UMKM, sekaligus menjadi penampung produk petani, nelayan, peternak, serta home industri masyarakat lokal.
“MBG dan KDKMP tidak bileh gagal. Program ini harus sukses, harus dilanjutkan, tetapi wajib dievaluasi totalitas. Jangan sampai program mulia yang dirancang untuk rakyat justru dirusak oleh korupsi dan tata kelola yang lemah,” pungkas dr. Ali Mahsun.
