JAKARTA, Mediakarya – Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan mengklaim bahwa perekonomian Indonesia tumbuh resilien sebesar 5,29 persen (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen (yoy), di tengah kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian.
Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh investasi yang sangat kuat, konsumsi rumah tangga yang meningkat, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
Namun klaim pertumbuhan itu berbeda dengan persepsi pada umumnya. Hal tersebut berdasarkan survei (online), yang dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang dilakukan setiap tahun dan dipublikasikan pada sidang pleno di Bogor 26-28 Agustus 2026, menggunakan metodenya purposive sampling khusus kepada responden (4012 responsen), yang memiliki latar belakang ekonomi.
Ekonom Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang juga PP ISEI, Prof. DIdik J Rachbini, Ph.D., mengungkapkan bahwa para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis pada umumnya mempunyai persepsi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester 1 tahun 2026 ini (indeks 60).
Menurut dia, kinerja pertumbuhan 5 persen dinilai sebagai modal untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Persepstii para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis tentang pertumbuhan ekonomi semester 2 yang akan datang optimis (indeks 62,3), seperti ditunjukkan dalam indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan indeks semester pertama.
Persepsi terhadap optimisme pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh hasil survei, yang juga optimis terhadap kinerja ekspor, yang dianggap lebih tinggi dari impor (indeks 60,3).
“Sementara itu, untuk semester kedua yang akan datang lebih yakin lagi dengan kinerja ekspor, yang lebih optimis (indkes 62,0). Namun demikian, responden mempunyai persepsi lebih kurang yakin terhadap masalah pengangguran dan tingkat.
“Ini berbeda sama sekali dengan survei terhadap publik secara kesluruhan, seperti dilakukan bulan Juli 2026 oleh SMRC. Berdasarkan rilis survei SMRC penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi adalah yang terendah dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Prof Didik seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan rilisnya, mayoritas menilai buruk. Di mana sebanyak 49,4% responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dalam kategori buruk atau sangat buruk.
Sementara itu, Sentimen Positif hanya 15,7% masyarakat yang masih memandang ekonomi nasional berada dalam kondisi baik atau sangat baik. Sisa responden lainnya menilai tidak ada perubahan atau memilih tidak menjawab.
“Bagaimana survei ini bisa berbeda? Responden yang pertama (diambil secara purposive) adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih mendalam dibandingkan dengan survei publik, yang diambil secara aca,” ungkap Prof Didik.
Prof Didik menjelaskan, bahwa survei yang pertama melihat keadaan lebih realistis karena mengetahui dengan lebih benar dibandingkan dengan yang kedua, yang lebih merupakan persepsi.
Sementara, berdasarkan hasil survei terhadap kepastian hukum, para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis memiliki persepsi yang rendah dahn tidak yakin pemerintah dapat menjamin kepastian hukum dengan baik (indeks 53,4).
Menurut dia, penilaian ini relatif sama dengan persepsi publik terhadap kepastian hukum dari survei SMRC. Jumlah masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik hanya tersisa 26,4 persen.
“Sementara, sebanyak 37,6 persen responden menilai penegakan hukum saat ini buruk atau sangat buruk. Sisanyasebanyak 30,2 persen, memilih menilai penegakan hukum berada dalam kondisi sedang,” bebernya.
Prof Didik menilai, bahwa kesimpulan dari survei ISEI ini adalah optimisme yang cukup menonjol dimana anggota ISEI memiliki ekspektasi kondisi perekonomian akan semakin baik dalam 6 bulan ke depan(semester kedua).
“Namun tantangan yang menghadang tidak lain adalah daya beli masyarakat, peningkatan harga-harga (pangan dan energi), defisit APBN. Berbeda dengan persepsi umum, anggota ISEI cukup percaya bahwa pemerintah (pusat dan daerah) dinilai memiliki kemapuan dalam peningkatan perekonomian Indonesia,” pungkasnya. (Ugy)
