JAKARTA, Meduakarya – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) DKI Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) kembali melalui gerakan “Reformasi Total dan Merdeka 100%”.
Aksi ini merupakan konsolidasi gerakan mahasiswa lintas kampus di wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh oleh pemerintah.
Gerakan BEMNUS DKI Jakarta dalam aksi kali ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi yang terafiliasi dan bergabung dalam gerakan, di antaranya Universitas Krisnadwipayana, STIH IBLAM, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Universitas Ibn Khaldun, Universitas Borobudur, dan Universitas Mpu Tantular.
Aksi tersebut menjadi bagian dari kesinambungan gerakan “Reformasi Total dan Merdeka 100%” yang sebelumnya telah disuarakan pada 2025. BEMNUS DKI Jakarta menilai bahwa berbagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat dan mahasiswa hingga kini masih membutuhkan perubahan yang lebih mendasar dan konkret.
Koordinator BEMNUS DKI Jakarta, Sandroin Labada, menegaskan bahwa aksi 27 Agustus bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bagian dari proses panjang untuk mengawal jalannya pemerintahan dan menagih janji reformasi.
“Hari ini kami kembali turun ke jalan karena kami melihat bahwa reformasi belum selesai. Tahun 2025 kami sudah menyuarakan Reformasi Total dan Merdeka 100 persen. Hari ini kami kembali mempertanyakan kepada negara: apa yang sudah benar-benar berubah?” ujar Sandroin dalam keterangan trrtulisnya.
Menurut BEMNUS DKI Jakarta, agenda reformasi harus kembali ditempatkan sebagai agenda kebangsaan yang serius, bukan sekadar narasi politik.
Reformasi yang dimaksud mencakup reformasi partai politik, reformasi TNI dan Polri, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta reformasi pendidikan dan kesehatan.
BEMNUS DKI Jakarta juga menyoroti pentingnya memastikan supremasi sipil, penegakan hukum yang berkeadilan, transparansi kekuasaan, serta pengelolaan anggaran negara yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain agenda reformasi, isu “Merdeka 100%” menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BEMNUS DKI Jakarta mempertanyakan sejauh mana amanat konstitusi telah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Pembukaan UUD 1945 telah menetapkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial.
BEMNUS DKI Jakarta menilai bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk keadilan hukum, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan rakyat kecil, dan pemerataan pembangunan.
“Merdeka 100 persen bagi kami bukan sekadar slogan. Kemerdekaan harus dirasakan dalam kehidupan nyata rakyat. Ketika keadilan belum sepenuhnya dirasakan, ketika rakyat kecil masih berhadapan dengan ketimpangan, ketika pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya setara, maka negara masih memiliki pekerjaan besar untuk menuntaskan janji konstitusi,” tegas Sandroin.
Dalam aksi tersebut, BEMNUS DKI Jakarta juga membawa sejumlah isu strategis nasional, di antaranya percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan partisipasi publik yang bermakna, evaluasi program prioritas pemerintah, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, penegakan supremasi sipil, penyelesaian persoalan daerah kepulauan, serta penanganan bencana dan karhutla secara cepat, tepat, transparan, dan bertanggung jawab.
BEMNUS DKI Jakarta secara khusus meminta pemerintah untuk menunjukkan keberanian dalam menangani bencana yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk NTT dan Flores, serta persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.
Dalam persoalan karhutla, pemerintah juga diminta tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi melakukan pengawasan serius terhadap wilayah konsesi, menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta memastikan pertanggungjawaban hukum berjalan tanpa pandang bulu.
BEMNUS DKI Jakarta menegaskan bahwa negara harus hadir ketika rakyat menghadapi bencana. Penanganan bencana tidak boleh hanya diukur dari konferensi pers dan pernyataan pejabat, tetapi dari kecepatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan masyarakat, serta pemulihan kehidupan korban.
Akan Terus Turun ke Jalan
BEMNUS DKI Jakarta menyatakan bahwa aksi 27 Agustus 2026 bukan merupakan akhir dari gerakan.
Gerakan mahasiswa akan terus melakukan pengawalan terhadap pemerintah dan DPR RI untuk memastikan tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai pernyataan politik di jalan.
“Kami tegaskan, aksi hari ini bukan titik akhir. Kami akan terus mengawal dan menagih seluruh tuntutan ini sampai ada kebijakan dan tindakan nyata. Jika suara mahasiswa tidak cukup didengar di ruang-ruang dialog, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan gerakan yang lebih luas dan terorganisir,” ujar Sandroin.
BEMNUS DKI Jakarta memastikan bahwa gerakan Reformasi Total dan Merdeka 100% akan terus dilanjutkan melalui konsolidasi mahasiswa, kajian, advokasi kebijakan, ruang dialog publik, serta aksi demonstrasi lanjutan sebagai bagian dari perjuangan demokratis mahasiswa.
Agustus Kelam dan Satu Tahun Tragedi Affan Kurniawan
Selain membawa agenda reformasi dan tuntutan kebangsaan, BEMNUS DKI Jakarta juga akan mengangkat kembali refleksi atas rangkaian peristiwa yang disebut sebagai “Agustus Kelam”, sekaligus mengenang satu tahun tragedi yang menimpa Affan Kurniawan pada momentum 28 Agustus 2026.
BEMNUS DKI Jakarta memandang bahwa mengenang tragedi tersebut bukan sekadar mengenang sebuah peristiwa, tetapi menjadi momentum untuk kembali mempertanyakan pentingnya perlindungan hak warga negara, akuntabilitas aparat, penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, serta jaminan bahwa ruang demokrasi harus tetap aman bagi rakyat dan mahasiswa.
Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.
“Kami ingin tragedi yang terjadi tidak berhenti sebagai ingatan tahunan. Ia harus menjadi pelajaran bagi negara. Demokrasi tidak boleh dibayar dengan hilangnya nyawa rakyat. Aparat negara harus bekerja berdasarkan hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tutup Sandroin.
Untuk itu, BEMNUS DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus mengawal jalannya demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi. (Ugy)
