Oleh: R. Haidar Alwi – (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
Indeks Persepsi Korupsi Kepolisian yang dirilis IndexMundi dan digunakan oleh pihak pihak tertentu untuk melabeli Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara atau peringkat 18 dunia, tidak layak disebut sebagai survei terbaru dan mengandung setidaknya 10 cacat metodologis.
Jejak publik yang tersedia menunjukkan indeks tersebut diumumkan pada 11 Oktober 2015.
Yang lebih serius, hasilnya tampak membeku bertahun-tahun. Pemberitaan media tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan bahkan 2026 masih menampilkan hasil yang identik, yaitu Indonesia di urutan ke-18, skor 7,56, jumlah responden 296, dan margin of error 5,70 persen.
Dalam pengujian pengisian formulir yang dilakukan pada Juli 2026, halaman survei masih mengundang publik untuk melakukan pengisian.
Namun setelah formulir diisi dan dikirim, jumlah responden Indonesia yang tampil tetap 296 dan skor tetap 7,56.
Hal itu memang belum membuktikan responden pasti ditolak atau tidak tersimpan, karena mungkin saja terdapat pembaruan tertunda, moderasi manual, cache, atau penyaringan tertentu.
Akan tetapi, IndexMundi tidak menyediakan penjelasan terbuka mengenai kapan data diperbarui, apakah responden baru masih diterima, kapan responden masuk dihitung, serta bagaimana responden baru dapat mengubah tabel dan ranking.
Fakta itu memunculkan kesimpulan yang tidak dapat dihindari bahwa selama 2022, 2023, 2024, 2025, hingga 2026 artikel-artikel pemberitaan media hanya mengulang angka lama.
Tidak ada bukti publik bahwa angka 7,56 merupakan hasil pengukuran baru, pengambilan sampel baru, atau pembaruan data yang berlangsung secara transparan.
Kebekuan angka tersebut berdiri di atas sedikitnya sepuluh cacat metodologis yang membuat IndexMundi tidak layak dijadikan rujukan untuk menilai tingkat korupsi Polri maupun opini seluruh masyarakat Indonesia.
Pertama, IndexMundi bukan survei nasional Indonesia. IndexMundi sendiri menyatakan bahwa survei dimulai dengan menanyai pengunjung situsnya. Artinya, sumber responden berasal dari orang yang datang ke situs dan bersedia mengisi formulir, bukan dari sampel warga Indonesia yang dipilih melalui metode acak, panel nasional, wawancara tatap muka, telepon, atau desain survei yang dapat diuji publik.
Model seperti itu rentan terhadap bias seleksi diri. Orang yang datang ke situs dan memilih menjawab dapat memiliki karakter yang berbeda dari populasi Indonesia secara umum: lebih aktif di internet, lebih memahami bahasa Inggris, lebih terdorong oleh pengalaman buruk, lebih terpapar pemberitaan tertentu, atau berasal dari kelompok sosial yang tidak mencerminkan komposisi penduduk nasional.
Kedua, tidak ada bukti bahwa 296 pengisi formulir yang memilih Indonesia mewakili penduduk Indonesia. Halaman hasil hanya memuat skor rata-rata, jumlah responden, dan margin of error. Tidak tersedia informasi mengenai provinsi asal responden, kota dan desa, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, usia, jenis kelamin, akses internet, atau pembobotan agar komposisi responden mendekati struktur penduduk Indonesia.
Jumlah responden bukan jaminan keterwakilan. 296 pengisi formulir tidak dapat otomatis berubah menjadi suara lebih dari 280 juta penduduk tanpa kerangka sampel, mekanisme rekrutmen, dan pembobotan yang transparan.
Ketiga, IndexMundi tidak membuka periode pengumpulan data untuk Indonesia. Publik tidak mengetahui kapan 296 responden tersebut mulai dikumpulkan, kapan pengumpulan berakhir, apakah angka itu akumulasi sejak 2015, apakah masih diperbarui, atau apakah responden lama dicampur dengan responden yang masuk bertahun-tahun setelahnya. Halaman publik yang tersedia tidak memberikan tanggal lapangan untuk Indonesia.
Tanpa periode lapangan, angka 7,56 tidak dapat diklaim menggambarkan persepsi publik Indonesia pada 2026. Persepsi terhadap kepolisian dapat berubah karena kasus besar, perubahan kebijakan, penegakan hukum, pengalaman masyarakat, dan dinamika politik pada setiap periode.
Keempat, negara responden hanya dipilih melalui daftar pada formulir. Publik tidak melihat adanya verifikasi terbuka mengenai domisili, kewarganegaraan, lokasi pengisian, atau bukti bahwa pengisi formulir yang memilih Indonesia memang penduduk Indonesia.
Kelemahan ini membuat basis nasional angka 7,56 tidak dapat diuji. Tanpa verifikasi yang dijelaskan, publik tidak tahu apakah responden Indonesia seluruhnya datang dari penduduk Indonesia, pengguna dari luar negeri, atau pengisi yang memilih negara secara bebas.
Kelima, IndexMundi tidak membuka sistem pengendalian kualitas responden. Tidak ada penjelasan publik mengenai pencegahan pengisian berulang, deteksi bot, penyaringan jawaban tidak wajar, pemeriksaan IP, moderasi manual, penghapusan responden bermasalah, maupun audit data. Halaman survei dan tabel hasil tidak menjelaskan prosedur tersebut.
Tidak adanya penjelasan ini bukan bukti bahwa data pasti dimanipulasi. Namun publik juga tidak memiliki dasar untuk memastikan bahwa data terlindungi dari responden ganda, bot, mobilisasi terkoordinasi, atau jawaban palsu.
Keenam, IndexMundi mencantumkan margin of error 5,70 persen tanpa membuka dasar statistik yang memadai. Untuk 296 responden, angka tersebut identik setelah pembulatan dengan rumus margin of error maksimum pada asumsi sampel acak sederhana. Padahal IndexMundi tidak menunjukkan bahwa 296 responden itu dikumpulkan melalui sampel acak sederhana atau desain probabilitas.
AAPOR menegaskan bahwa margin of error konvensional terkait dengan survei probabilitas. Untuk sampel nonprobabilitas, ukuran presisi perlu dijelaskan bersama model, asumsi, dan metode perhitungannya. AAPOR bahkan menyarankan agar istilah margin of error dihindari untuk sampel nonprobabilitas agar tidak menimbulkan kebingungan.
Karena IndexMundi tidak membuka model, asumsi, desain sampel, maupun mekanisme pembobotannya, angka 5,70 persen tidak dapat dipakai untuk memberi legitimasi ilmiah terhadap skor 7,56.
Ketujuh, skor dua desimal 7,56 terlihat presisi, tetapi rumus pembentukannya tidak dipublikasikan. Formulir hanya meminta pengisi memilih satu dari lima kategori: bukan masalah, masalah kecil, masalah rata-rata, masalah serius, atau masalah sangat serius. Namun IndexMundi tidak menjelaskan bagaimana lima kategori itu diubah menjadi skor 0 sampai 10, apakah tiap kategori berbobot sama, bagaimana jawaban kosong diperlakukan, dan apakah ada penyesuaian statistik.
Angka dua desimal menciptakan kesan ketelitian yang tidak dapat diperiksa publik karena formula dasar penghitungannya tidak dibuka.
Kedelapan, ranking dibangun dari perbedaan skor yang sangat tipis tanpa interval kepercayaan atau uji statistik. Indonesia diberi skor 7,56. Bolivia berada tepat di bawahnya dengan 7,54. Brasil dan Peru berada di atas dengan 7,63. Selisih Indonesia dengan Bolivia hanya 0,02 poin, sedangkan selisih dengan Brasil dan Peru hanya 0,07 poin.
IndexMundi tidak mempublikasikan standar deviasi, distribusi jawaban, interval kepercayaan atas rata-rata skor, atau pengujian statistik yang membuktikan perbedaan tersebut signifikan. Ranking kemudian mengubah selisih yang mungkin tidak bermakna menjadi narasi dramatis tentang posisi suatu negara.
Kesembilan, klaim “peringkat ke-18 dunia” terlalu jauh. Yang dapat dibuktikan hanya Indonesia berada di urutan ke-18 dari 100 entitas yang dimuat dalam tabel IndexMundi. Daftar itu juga mencampurkan negara berdaulat dengan entitas seperti Puerto Rico, Aruba, dan Hong Kong. IndexMundi tidak membuka aturan inklusi, ambang minimum respondrn, alasan suatu entitas masuk atau tidak masuk, maupun dasar mengapa daftar tersebut hanya memuat 100 entitas.
Indonesia tidak dapat disebut peringkat ke-18 dari seluruh negara di dunia hanya berdasarkan tabel 100 entitas yang tidak menjelaskan cakupan pembandingnya secara transparan.
Kesepuluh, klaim bahwa Indonesia memiliki kepolisian “paling korup di Asia Tenggara” juga tidak lengkap secara faktual. Tabel memuat Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Singapura. Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Timor-Leste tidak terdapat dalam ranking yang ditampilkan.
Indonesia hanya dapat disebut memiliki skor tertinggi di antara negara Asia Tenggara yang tercantum dalam tabel IndexMundi. Menyimpulkan bahwa Indonesia tertinggi di seluruh Asia Tenggara adalah generalisasi yang melampaui cakupan data.
IndexMundi sendiri menyebut indeks itu sebagai ukuran subjektif atas persepsi penduduk mengenai masalah korupsi polisi. Bahkan bila metodologinya kuat, instrumen tersebut tetap tidak mengukur jumlah perkara korupsi yang terbukti, pengalaman suap secara langsung, integritas seluruh personel, kualitas pengawasan internal, putusan pengadilan, atau tingkat korupsi faktual di institusi kepolisian.
Rilis ini tidak menyatakan bahwa IndexMundi memalsukan data. Namun data publik yang tersedia cukup untuk menunjukkan bahwa indeks tersebut tidak dapat diaudit secara layak, tidak terbukti representatif secara nasional, tidak memiliki periode pengumpulan data yang terbuka, tidak menjelaskan pembaruan responden, dan tidak memberikan dasar metodologis yang memadai untuk menyematkan label “survei terbaru”.
Sampai IndexMundi membuka metode rekrutmen responden, periode lapangan, desain sampel, verifikasi domisili, pembobotan, rumus skor, data distribusi jawaban, pengendalian bot, pengendalian responden ganda, dasar margin of error, serta jadwal pembaruan data, skor 7,56 harus dibaca secara terbatas.
Skor itu hanyalah hasil yang ditampilkan dari 296 pengisi formulir IndexMundi yang memilih Indonesia. Ia bukan suara sahih seluruh rakyat Indonesia, bukan ukuran korupsi faktual Polri, dan tidak layak dijadikan dasar pemberitaan yang menyebutnya sebagai survei terbaru untuk melabeli Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara atau peringkat 18 dunia. ***
