Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar

- Editor

Rabu, 23 September 2026 - 10:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusron Wahid Menteri ATR/BPN

Nusron Wahid Menteri ATR/BPN

JAKARTA, Mediakarya – Misteri adanya dugaan transaksi dalam Muktamar 35 Nahdlatul Ulama (NU) ternyata mulai terungkap, bahkan nilainya sangat besar hingga Rp 480 miliar. Dari jumlah tersebut, Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid diduga membawa uang hingga Rp 180 miliar.

Hal ini diungkapkan tokoh muda NU Kholilurrahman Abdullah Sahlawiy atau  Gus Lilur. Ia menyebut ada uang ratusan miliaran beredar dalam Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Agustus lalu.

Gus Lilur mengungkap bahwa peran Nusron pada Muktamar ke-35 cukup besar, tidak hanya terkait pemilihan ketua umum yang baru saja tetapi juga Rais Aam.

Dengan kondisi semacam itu, maka diperlukan uang untuk ‘menyuap’ beberapa pihak di lingkungan PBNU. “Muktamar di Bahrul Ulum ini juga ngurusin Rais Aam, maka keperluan uang itu kalau mau beli cukup besar. Maka yang harus disuap, Ketua Tanfidziyah PCNU, Ketua Tanfidziyah PWNU. Dan yang harus dibeli suaranya yaitu Ketua Syuriah PCNU dan Ketua Syuriah PWNU,” katanya dikutip Mediakarya dari YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (22/9/2026).

Gus Lilur juga mengklaim mengetahui adanya uang yang beredar di Muktamar NU setelah memperoleh informasi dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai mencapai Rp 480 miliar. Uang tersebut disebut dibawa menggunakan dua mobil Toyota Land Cruiser yang diangkut dengan towing dari kawasan Jakarta Selatan menuju Jombang “Dua Land Cruiser ini dibawa pakai towing. Jadi bukan dikendarai sendiri. Berangkat dari Jakarta dan dibawa ke Jombang,” katanya.

Gus Lilur menyebut bahwa diketahuinya uang tersebut setelah adanya pengakuan dari tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung Tbk.

Baca Juga:  Kemenkeu Akan Terbitkan Dua Obligasi Global Hingga Akhir Tahun 2022

Selain itu, hal tersebut juga diketahui berdasarkan pemeriksaan digital forensik terhadap ponsel milik para tersangka oleh KPK. Ia menduga bahwa total uang sebesar Rp300 miliar tersebut berasal dari dua institusi negara.  “Oknum institusi yang nyumbang itu dari P menyumbang Rp150 miliar. Lalu institusi B Rp150 miliar. Tapi ini kabar yang masih perlu divalidasi. Ceritanya begitu (dari penyidik KPK) walaupun mereka ceritanya informal.” “Saya tidak mau memberikan informasi kalau mereka tidak memberikan informasi. Akhirnya kita bartering informasi,” katanya.

Kemudian, Gus Lilur menuding bahwa sisa uang sebesar Rp180 miliar berasal dari Nusron Wahid.
Dia menuturkan bahwa hal tersebut diketahui setelah salah satu tersangka gratifikasi HGB Summarecon berinisial A memberikan pengakuannya terkait uang tersebut. Diduga, sosok A yang dimaksud yaitu eks Bupati Kebumen sekaligus sosok yang disebut orang kepercayaan Nusron Wahid, Arif Sugiyanto.

“180 (miliar rupiah) itu dikabarkan kreasinya NW. Iya, NW itu Nusron Wahid. Dan itu yang bercerita orang dia yang dianggap Gus A yaitu orang yang tertangkap,” tegasnya. “Jadi orang yang tertangkap itu kepada penyidik KPK, dia mengakui membawa uang dan uang itu dibawa ke Jombang,” jelas Gus Lilur.
Gus Lilur menduga bahwa uang Rp180 miliar yang disebutnya berasal dari Nusron Wahid berasal dari Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dia menganggap uang tersebut tidak mungkin berasal dari kantong pribadi dari politikus Partai Golkar tersebut.

“Nusron ini kan bukan anak konglomerat. Nusron ini kan aktivis yang jadi politisi, lalu menjadi anggota DPR, lalu menjadi menteri. Uangnya bisa diukurlah. Kalau angkanya sudah sampai ratusan miliar ya pasti ada abuse of power yang terjadi,” ungkapnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Putusan MA dan MK Sudah Final, Objek Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Sudah Hilang
Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut
Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar
Ketua Komisi III DPR Sebut Sadap Presiden Tak Hanya Pelanggaran UU ITE Namun Perbuatan Makar
Mengaku Sudah Tak Sejalan, Giring Ganesha Mundur dari PSI
Adi Suparto Bedah Prahara Sadap 2026: Jangan Hanya Lihat Kriminalnya, Ini Ujian Konstitusi!
Habiburokhman: Prestasi Listyo Jadi Nol Usai Sadap Presiden
Puji Listyo Kapolri Terbaik, Deklarator Relawan “Poros Prabowo Subianto Presiden” Desak Gerindra Copot Habiburokhman dari Ketua Komisi III

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 05:04 WIB

Putusan MA dan MK Sudah Final, Objek Gugatan Ijazah Gibran Dinilai Sudah Hilang

Selasa, 10 November 2026 - 06:06 WIB

Didik J Rachbini: Hanya Panda yang Berani Bongkar Jokowi saat Semua Politisi Takut

Senin, 9 November 2026 - 18:51 WIB

Yusril Pastikan Kasus Penyadapan Terhadap Presiden Mengarah Tindakan Makar

Senin, 9 November 2026 - 18:33 WIB

Ketua Komisi III DPR Sebut Sadap Presiden Tak Hanya Pelanggaran UU ITE Namun Perbuatan Makar

Senin, 9 November 2026 - 16:18 WIB

Mengaku Sudah Tak Sejalan, Giring Ganesha Mundur dari PSI

Berita Terbaru

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok

Headline

Jika Presiden Bisa Disadap, Bagaimana Nasib Rakyat?

Selasa, 10 Nov 2026 - 12:23 WIB