JAKARTA, Mediakarya – Panggung politik kepala daerah hari ini mempertontonkan dua kutub kepemimpinan yang bertolak belakang. Di satu sisi ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang bekerja dalam senyap, di sisi lain ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang bekerja dalam sorotan kamera.
Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, membedah perbedaan fundamental tersebut sebagai cerminan krisis kepemimpinan yang tengah dihadapi bangsa, antara pemimpin yang membangun sistem dan pemimpin yang membangun persona.
Pramono Anung, Politik Akomodatif Ala Negarawan
Yusuf Blegur menilai, Pramono Anung, yang juga mantan Sekretaris Kabinet yang kenyang pengalaman di lingkar kekuasaan pusat, menampilkan gaya kepemimpinan yang langka di era politik pencitraan. Ia lebih akomodatif, inklusif, dan kontinuitas.
“Mantan Seskab ini dalam kepemimpinannya lebih akomodatif dan mengaku sangat terbuka dengan gubernur pendahulunya, bahkan politisi PDIP ini mengakomodasi program-program dari gubernur sebelumnya yang belum terealisasi,” kata Yusuf kepada Mediakarya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, ini bukan sekadar gaya, namun strategi kenegarawanan. Pramono tidak terjebak dalam sindrom _zero-sum_ politik, di mana gubernur baru harus menghapus jejak gubernur lama demi menunjukkan superioritas. Ia melanjutkan yang baik, memperbaiki yang kurang, bukan memangkas untuk pencitraan.
“Tidak hanya itu, Pramono juga siap menerima masukan dari para tokoh lintas agama dan lintas generasi di DKI dalam membangun Jakarta agar lebih baik, tanpa mengesampingkan dan menghentikan program-program gubernur sebelumnya,” ujar Yusuf.
Pola ini menunjukkan Pramono memahami Jakarta bukan panggung TikTok, melainkan kota kompleks yang butuh kolaborasi, bukan kultus individu. Ia lebih banyak bekerja ketimbang membangun citra.
Dedi Mulyadi, Politik Persona dan Bayang-bayang Jokowi
Berbanding terbalik 180 derajat dengan KDM. Yusuf menyebut perbedaan keduanya sangat telanjang.
Mantan politisi Golkar yang kini bernaung di Partai Gerindra ini justru menempuh jalan yang berlawanan. KDM banyak memangkas program dan kebijakan gubernur Jabar sebelumnya. Langkah memangkas warisan pendahulu adalah ciri klasik politik pencitraan, menciptakan kesan bahwa hanya dirinya yang bekerja, yang sebelumnya gagal.
“Tidak hanya itu, KDM juga lebih memilih mencitrakan diri bukan hanya kepada masyarakat Jabar tapi terhadap masyarakat Indonesia,” ungkap Yusuf.
Inilah yang disebut Yusuf sebagai politik persona. KDM tidak lagi memposisikan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, melainkan sebagai calon pemimpin nasional yang sedang melakukan kampanye permanen.
“Syahwat politik KDM untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia dinilai cukup tinggi. KDM kerap menggunakan media sosial sebagai instrumen penting dalam mencitrakan diri. Meski belakangan langkahnya mulai terkuak,” tegas Yusuf.
Analisis IPPS melihat, penggunaan media sosial secara masif, aksi-aksi simbolik seperti memadamkan api dengan batang pohon, hingga absen dari forum strategis nasional bersama Presiden demi konten lapangan, adalah pola yang sangat mirip dengan yang pernah dilakukan Joko Widodo di awal karier politiknya.
Jebakan Kultus Figur Pro Rakyat
Di sinilah publik harus waspada. Yusuf mengingatkan, era Jokowi merupakan pil pahit bagi demokrasi Indonesia.
“Publik jangan lagi tertipu dengan gaya pencitraan dan keluguan seorang pemimpin. Era Jokowi merupakan pil pahit bagi masyarakat yang mengkultuskan figur pro rakyat. Namun pada realitanya masyarakat hanya dijadikan eksploitasi guna meraih kekuasaan,” katanya.
Pola yang sama sedang direproduksi. Kesederhanaan yang dikurasi, keluguan yang diproduksi, dan kedekatan dengan rakyat kecil yang dikamera-kan, adalah instrumen politik yang efektif untuk membangun basis emosional, bukan rasional.
“KDM dan Jokowi merupakan figur yang memiliki pola yang sama yakni membangun citra guna meraih syahwat politik kekuasaan,” tegas Yusuf.
Perbedaan gaya kepemimpinan kepala daerah ini perlu dicermati dengan jernih. Satu membangun fondasi kerja, satu membangun menara citra. Satu mengajak kolaborasi lintas generasi dan lintas agama, satu membangun kultus individu lintas platform media sosial.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan siapa yang paling viral, tetapi siapa yang paling bekerja.
“Masyarakat harus cerdas. Jangan lagi terperdaya dengan citra, jangan lagi tertipu dengan gaya. Jernih dalam menentukan arah politik dan memilih pemimpin yang berintegritas adalah cara terbaik dalam membangun bangsa,” tutup Yusuf. (Edr)
