KOTA BEKASI, Mediakarya – Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, mengingatkan jajarannya yang berada di lingkup Pemkot Bekasi untuk memperhatikan dan memaksimalkan Standar Pelayanan Maksimal (SPM).
Hal tersebut disampaikannya langsung saat melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Aula Nonon Sonthanie, Pemkot Bekasi.
Reny menegaskan, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Ia juga meminta kepada para aparatur di lingkungan Pemkot Bekasi untuk memberikan perhatian lebih, terutama yang berkaitan dengan SPM tersebut.
“Saya meminta perhatian khusus mengenai SPM ini, karena hal ini menuntut keseriusan para aparatur disetiap dinasnya karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Reny, semua dinas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah memiliki SPM masing-masing dan sangat berkaitan erat satu dan lainnya.
“Harus memiliki pemahaman yang komprehensif dari Kemendagri dalam hal memberikan pelayanan terbaik karena situasi ini adalah masa sulit, saat ini Pemerintah sedang mengantisipasi situasi pandemi,” paparnya lebih lanjut.
“Masyarakat saat ini kesusahan dengan situasi pandemi saat ini dan akhirnya ada sosialisasi Permendagri ini diharapkan setelah acara setiap aparatur Pemkot Bekasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Dr. Zamzani Tjenreng menuturkan terkait kegiatan tersebut tentang evaluasi penerapan SPM Kota Bekasi terkait bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sosialisasi ini secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM, mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dan pelaksanaan SPM serta pelaporan,” pungkasnya. (apl)
