JAKARTA, Mediakarya – Pengamat kebijakan politik Dr Adhi Suparto menilai langkah Mahkamah Partai Golkar yang memeberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi merupakan kebijakan tepat dalam rangka menaikan elektabilitas partai.
Bukan hanya itu, dengan digelarnya Musda Golkar Kota Bekasi diharapkan dapat mengakhiri kegaduhan di internal Partai Golkar di bumi patriot tersebut.
“Kami melihat kisruh di internal Partai Golkar Kota Bekasi sudah sangat menguras energi bagi para kader Golkar itu sendiri. Bahkan tidak mustahil, bila persoalan ini terus dibiarkan akan menggerus suara Golkar pada pemilu 2024 mendatang. Selain itu tentunya akan sulit menaikan elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai kandidat capres 2024 mendatang,” ungkap Adi melalui sambungan telponnya, Kamis (28/10/2021).
Adi menegaskan agar DPP Partai Golkar jeli dalam menangkap peluang kader calon ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang memiliki potensi bekal menaikan elektabilitas partai.
“Golkar Kota Bekasi harus dapat mempertahankan kursi di DPRD. Terlebih lagi di dua periode lebih, Wali Kota Bekasi dijabat oleh kader Golkar. Peluang ini jangan sampai disia-siakan. Karena Golkar Kota Bekasi sudah mengakar hingga lapisan bawah. Kerja keras kader Golkar itu harus diapresiasi DPP,” tandas Adi.
Adi mengatakan, bila ada kader Golkar yang tidak menginginkan penyatuan Golkar atau Musda Golkar Kota Bekasi itu digelar, maka DPP harus segera mengambil sikap terhadap kader tersebut.
“Boleh jadi dia (kader golkar) itu memang kader destruktif yang menginginkan agar Golkar di Kota Bekasi itu tetap terpecah. Ini yang harus diwaspadai,” pungkasnya. (Apl)
