JAKARTA, Mediakarya – Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapat sorotan lantaran tak memasukkan Papua dalam penanggulangan terorisme.
Hal tersebut terungkap saat Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/1/2022).
Anggota Komisi III DPR Rudy Mas’ud mengatakan, padahal ancaman keamanan kerap terjadi di Papua seperti di Timika. Namun, dalam program kerja BNPT tidak dimasukkan.
“Dari rencana sinergisitas 46 kementerian dan lembaga. Saya di sini tidak melihat Provinsi Papua. Padahal bapak ini mantan Kapolda Papua. Saya agak paham itu Papua. Apalagi Timika, Pak, tiap minggu kacau. Dan ini tidak masuk dalam rangkaian teroris ini?” kata Rudy dalam tayangan TV Parlemen.
Padahal kata Rudy, definisi teroris yakni setiap tindak berkaitan kekerasan yang ditujukan secara acak. Hal itu juga terjadi di Papua.
“Teroris merupakan tindakan berkaitan dengan kekerasan untuk melakukan yang ditujukan secara acak, Pak. Tidak langsung kepada pelaku. Saya melihat ini terjadi di Papua,” ujar Rudy.
Oleh karena itu Rudy berharap kasus kekerasan di Papua masuk dalam fokus kerja BNPT untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman kekerasan.
Untuk itu, dalam kesempatan rapat kerja tersebut, Rudy meminta agar BNPT mengkategorikan gerakan sparatis di Papua itu sebagai teroris dan menjadi perhatian serius guna menjaga kedaukatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
