JAKARTA, Mediakarya – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai insiden penangkapan dan tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas Purworejo sebenarnya dapat dihindari kalau semua pihak dapat menahan diri.
“Insiden di Desa Wdas tentunya mendapat simpati kita semua. Kami berpandangan bahwa riak-riak semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif,” kata Pigai dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).
Pigai menyatakan, dalam konteks HAM dan pembangunan (Human Right and Development) aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.
“Pembangunan berbasis HAM (right based development) pihak yang terkait langsung (subjek) adalah Negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara,” ungkap Pigai.
Dia menilai, permintaan pengamanan oleh pemerintah kepada kepolisian wilayah dalam rangka melaksanakan tugas di lapangan, bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa, sehingga agak terganggu seperti saat ini.
“Karena itu rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah,” tegasnya.**
