JAKARTA, Mediakarya – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencatat lebih dari 9.000 anak di wilayahnya menjadi yatim atau yatim piatu karena Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan program untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut.
“Ada lebih dari 9.000 anak yang orang tuanya meninggal karena Covid. 9.000 Anak di Jakarta yatim atau yatim piatu karena Covid,” ungkapnya melalui kanal YouTube Anies Baswedan, Sabtu (12/2/2022).
Dilansir dari merdeka, Anies mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebetulnya tidak memiliki anggaran khusus untuk membantu anak yatim atau yatim piatu karena Covid-19. Namun, dia mengajak mitranya di DPRD DKI untuk memikirkan nasib anak-anak yang menjadi korban pandemi Covid-19.
Setelah berdiskusi dengan DPRD DKI, terbentuklah program peduli anak dan remaja dalam bentuk Kartu Peduli Anak dan Remaja.
Melalui kartu tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19.
“Bantuan senilai Rp300 ribu per anak per bulan dan itu diberikan kepada anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun atau remaja yang berusia 18 sampai 22 tahun,” jelasnya.
Anies menjelaskan, sebelum bantuan tersebut disalurkan, sempat ada perdebatan untuk menentukan sasaran penerima Kartu Peduli Anak dan Remaja. Sebab, dari data yang dikantongi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada anak-anak yang masuk kategori mampu.
Anies mengaku menegaskan bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pandang bulu. Harus diberikan kepada seluruh anak-anak korban pandemi Covid-19.
“Ketika semua dijangkau ke 9.000 anak ini, kembali ada 4.345 anak yang menyampaikan membutuhkan atau mau menerima, yang 5.000 sisanya menyatakan kami cukup. Kami bersyukur bahwa mereka sudah ada yang mengurusi dan sudah cukup, mudah-mudahan mereka nanti punya masa depan yang cerah, secerah jika mereka bersama orang tuanya,” ujarnya.
Menurut Anies, kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada anak-anak tersebut tidak lepas dari keterbukaan data kasus Covid-19. Tanpa data yang lengkap dan transparan, pemerintah tidak bisa mengetahui berapa banyak anak yang ditinggal orang tuanya karena keganasan virus SARS-CoV-2 itu.
“Jika dulu kematian orang tuanya disembunyikan, maka hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tuanya meninggal karena Covid. Kejujuran data pada waktu itu memberikan kepada kita hari ini kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab kita, melindungi anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid,” tutupnya.(qq)
