JAKARTA, Media Karya-Ketua DPD Partai Demokrat DKI Mujiono mengungkapkan ada sejumlah faktor yang hampir sama terjadi di setiap partai, setiap caleg, setiap dapil dan di luar Jakarta.
“Seperti suara caleg yang lebih besar dari suara partai dan lainnya,” ujar Mujiono saat berbincang dengan Media Karya, Jumat (1/3/2024).
Politisi senior partai demokrat ini mengakui persaingan Pileg kali ini yang terberat semenjak dirinya ikut Pileg sejak 2009 lalu. Hal ini ia rasakan lantaran maraknya money politik jelang coblosan.
“Iya, pileg terberat dari sejak awal saya maju.Pileg 2024 tidak rasional antara cost politik dengan tujuan yang kita tuju,”ujarnya lagi.
Loyalis AHY ini mengungkapkan tujuan dirinya menjadi anggota DPRD lantaran ini membantu masyarakat.
“Tapi kondisi saat ini, kita sudah merawat konstituen sejak beberapa tahun lalu seakan tidak ada artinya. Dimana maraknya money politik jelang coblosan. Istilah nya panas setahun dihapus oleh hujan sehari,”ungkapnya.
Ia mencontohkan selama masa kampanye Pileg lalu yang berlangsung 75 hari dirinya sudah bertemu dengan 24 ribu konstituen yang sudah dirawatnya. Namun saat penghitungan suara, hanya mencapai 20 ribu suara.
“Yang 4 ribu suara ini lari kemana,” ujarnya penuh tanya.
Terkait sikap partai Demokrat apabila ditemukan caleg yang terindikasi melakukan money politik kata politisi yang sudah 15 tahun menjadi anggota DPRD ini menegaskan partai Denokrat sangat menentang praktek money politik.
“Kalau ada caleg yang terindikasi melakukan money politik akan diproses sesuai dengan kebijakan partai yakni melalui Mahkamah Partai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra DKI Rany Mauliani mengaku prihatin dengan fenomena maraknya praktek money politik dalam Pileg 2024 lalu.
“Ya begitulah fenomenanya, ternyata masyarakat kita masih memilih berdasarkan nominal bukan berdasarkan kinerja. Tidak bisa disalahkan juga sih sebenarnya karena memang mungkin mereka tidak peduli akan adanya perubahan dalam kehidupan yang secara jelas, tapi lebih menganggap pileg atau pilpres sebagai pesta 5 tahun sekali,” ujar Rany dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp Messenger (WA) kepada Media Karya, Kamis (29/2/2024).
Rany yang saat ini menjabat Wakil ketua DPRD DKI ini menilai kondisi itu terjadi lantaran bangsa kita baru melewati masa covid yang membuat perekonomian bangsa berantakan.
“Mungkin juga itu tandanya masyarakat kita masih banyak yang hidup susah, bisa dipahami juga karena kita baru saja melewati masa covid yang membuat perekonomian bangsa berantakan. Untuk itu masyarakat juga harus siap menanggung bila caleg yang dipilihnya tidak akan pernah menyapa lagi selama menjabat bila ternyata memilih hanya berdasarkan siraman serangan fajar,” ungkapnya.
Untuk itu lanjut Rany berbagai pihak jangan lelah mengedukasi politik yang benar kepada masyarakat.
“Bila di Gerindra ada yang terindikasi, kita ikuti sesuai aturan yang berlaku lalu kembali kepada partai saja bagaimana arahannya nanti,” benernya.
Ketika ditanyakan bagaimana sikap partai Gerindra apabila ada sengketa antar caleg internal dalam satu dapil antara kader yang mengakar dengan kader yang diduga melakukan serangan fajar?
Rany mengungkapkan hal itu kembali kepada keputusan partai.
“Selama melakukan kecurangan dan merugikan internal partai, bappilu akan mengevaluasi hingga menangguhkan pelantikannya. Itu yang pernah disampaikan, tapi kembali lagi semua harus by data C1 yang akurat. Karena di Gerindra punya sistem perhitungan suara secara aplikasi berdasarkan C1. Alhamdulillaah sejauh ini yang kami pantau tidak ada sengketa di internal, karena saat ini fokus pada pengawalan suara perolehan jumlah kursi maksimal untuk partai,’ pungkasnya.(dri)
