Dinilai Gagal Pimpin Golkar, Sejumlah PK Ancam Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepada Ade Puspitasari

- Editor

Selasa, 22 Oktober 2024 - 18:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rakerda Partai Golkar Jawa Barat. (Ist)

Suasana Rakerda Partai Golkar Jawa Barat. (Ist)

KOTA BEKASI, Mediakarya – Buntut dari tidak berjalannya organisasi partai, sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar mengancam akan mengajukan surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.

Ade Puspitasari dinilai gagal dalam mengemban amanahnya untuk memimpin DPD Golkar. Bukan hanya itu, Ade dinilai hanya jadi “boneka” Rahmat Effendi (Pepen) yang saat ini tengah menjalani hukuman atas kasus korupsi yang menimpanya.

Sejumlah Ketua PK mengaku kecewa dengan Ade yang kerap menunjukkan sikap arogansinya bahwa seolah Golkar Kota Bekasi milik keluarganya.

“Kami secara silent sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah pengurus PK di 12 kecamatan dan sepakat untuk mengajukan surat mosi tidak percaya terhadap Ade Puspitasari,” ungkap salah satu pengurus PK Golkar Kota Bekasi yang namanya minta dirahasiakan, Selasa (22/10/2024)

“Kita ini partai besar, tapi sayangnya dipimpin oleh orang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan (Leader shift). Ade tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi bawahannya, sehingga banyak pengurus DPD yang berjalan masing-masing,” tambahnya.

Seperti, dalam kontestasi Pilkada, banyak kader yang mengaku belum mendapatkan arahan resmi dari struktur DPD Golkar, akan mendukung siapa dalam pilkada 27 November mendatang.

Baca Juga:  Tokoh NU Tanggapi Pernyataan Pendukung Bakal Calon Wali Kota Bekasi Yang Menyuruhnya Agar Jualan Cilok

“Padahal DPP Golkar sudah mengamanatkan Uu Saeful Miqdar untuk maju sebagai calon kepala daerah yang diusung Golkar. Tapi nyatanya mesin partai juga belum bergerak,” katanya.

Sementara itu, sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari dinilai tidak memiliki ketegasan untuk memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mendukung Uu.

Di sisi lain, Uu juga dinilai terlalu memaksakan diri dan hanya menuruti syahwat politiknya untuk menjadi calon Wali Kota. “Jika Uu tidak memiliki logistik untuk maju pilkada, sebagai Ketua DPD Ade memiliki hak untuk menanyakannya. Jangan jadikan pasangan Uu-Nurul hanya sebatas untuk pemecah suara kandidat cakada lainnya saja,” tuturnya.

Atas dasar itu, ia menilai sudah saatnya Ade Puspitasari harus berhenti dari Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.

“Kondisi Partai Golkar saat ini sangat memperihatinkan. Maka dari itu sejumlah pengurus PK sepakat untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ade,” tegasnya. **

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT
Mbak Yuke: Penanganan Banjir di Jakarta Butuh Waktu Panjang
Wali Murid SDN Burangkeng 03 Bekasi Tolak Pindah ke SDN Burangkeng 05, Tuntut Kepastian Relokasi
Peringati Ulang Tahun ke-7, Prabu Peduli Lingkungan Angkat Tema “Bermunajat Menjaga Alam Nusantara”
Uang Kompensasi TPST Bantargebang Dinilai Tak Sebanding dengan Dampak Ekologi dan Sosial Warga Terdampak
IKD Di Kota Bekasi Masih Minim Partisipasi ASN
Mulai Tergerus Jaman, Pasar Tradisional Kini Adaptasi
Bunda Neneng Dorong Peningkatan Transportasi Antarpulau dan Pemerataan Pembangunan di Kepulauan Seribu

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:24 WIB

Negara Harus Hadir Lindungi 233 Ribu Anggota KSP Kopdit Swastika Sari NTT

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:50 WIB

Mbak Yuke: Penanganan Banjir di Jakarta Butuh Waktu Panjang

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:22 WIB

Wali Murid SDN Burangkeng 03 Bekasi Tolak Pindah ke SDN Burangkeng 05, Tuntut Kepastian Relokasi

Kamis, 29 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Peringati Ulang Tahun ke-7, Prabu Peduli Lingkungan Angkat Tema “Bermunajat Menjaga Alam Nusantara”

Kamis, 29 Oktober 2026 - 05:36 WIB

Uang Kompensasi TPST Bantargebang Dinilai Tak Sebanding dengan Dampak Ekologi dan Sosial Warga Terdampak

Berita Terbaru

Ketua BPKN RI Mufti Mubarok. (Foto: dok.Mediakarya)

Ekonomi & Bisnis

BPKN Dukung Pembalut Bebas PPN

Jumat, 30 Okt 2026 - 11:47 WIB