Oleh : Aris Gunawan, Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya
Sukabumi, Mediakarya – DPC GMNI Sukabumi raya menyatakan sikap tegas terhadap memburuknya tata kelola pemerintahan di Kota Sukabumi, khususnya terkait praktik rangkap jabatan dalam Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang semakin memperlihatkan wajah kekuasaan elitis, tertutup, dan manipulatif terhadap publik.
Meskipun Panitia Kerja (PANJA) DPRD telah ditetapkan dan menghasilkan rekomendasi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa substansi persoalan belum disentuh secara serius, terutama menyangkut pelanggaran prinsip merit system, konflik kepentingan, dan kebohongan informasi publik oleh Wali Kota Sukabumi.
Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti di DPRD, tetapi harus diperluas hingga Inspektorat Daerah dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Salah satu persoalan krusial adalah praktik rangkap jabatan hingga tiga posisi sekaligus yang dilakukan oleh H.Ubaydillah, yang saat ini berusia 61 tahun. Fakta usia ini penting, karena
sebelumnya Wali Kota Sukabumi menyampaikan informasi yang menyesatkan publik, seolaholah pengisian jabatan tersebut sejalan dengan semangat regenerasi, profesionalisme, dan
percepatan kinerja pemerintahan.
Rangkap jabatan justru memperlihatkan akumulasi kekuasaan administratif pada individu yang sama, menutup ruang partisipasi publik, serta mengingkari prinsip pembaruan birokrasi. Ini
bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kebohongan politik yang mencederai kepercayaan publik.
