Opini Pengamat Hukum: Tuduhan Pelecehan Verbal Digital terhadap Prof Karta Jayadi Perlu Diuji Ketat Secara Hukum

- Penulis

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

pengamat hukum, Yusuf Gunco

pengamat hukum, Yusuf Gunco

MAKASSAR, Mediakarya — Tuduhan kasus dugaan pelecehan verbal dan digital yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Karta Jayadi, menyita perhatian publik dan memantik perdebatan luas, khususnya terkait penerapan asas hukum dan dampaknya terhadap dunia pendidikan tinggi.

Pengamat hukum Dr. Yusuf Gunco, S.H., M.H., yang akrab disapa Yugo, menilai kasus tersebut harus disikapi secara hati-hati dan proporsional. Menurut dia, Prof. Karta Jayadi bukan hanya dikenal sebagai tokoh intelektual dengan rekam jejak akademik yang panjang, tetapi juga sosok yang memiliki keteguhan prinsip dan konsistensi dalam kepemimpinan.

“Prof. Karta Jayadi adalah figur akademisi yang cerdas, produktif secara intelektual, dan memiliki pendirian yang kuat. Itu yang saya kenal selama ini,” kata Yusuf Gunco dalam keterangannya, Selasa.

Meragukan Substansi Tuduhan

Yusuf mengaku tidak serta-merta mempercayai tuduhan dugaan kekerasan seksual yang dialamatkan kepada Prof. Karta Jayadi. Ia menyebut, secara personal ia mengenal Prof. Karta sebagai pribadi yang rendah hati dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan.

“Saya mengenal beliau sebagai sosok yang humble, merakyat, bahkan sering berdiskusi santai di warung kopi bersama kolega. Karakter seperti itu tidak serta-merta sejalan dengan tuduhan yang kini beredar,” ujarnya.

Ia memandang, tuduhan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan posisi Prof. Karta Jayadi yang saat ini tengah berada pada puncak karier dan reputasi sebagai rektor UNM.

Baca Juga:  Meriah! Festival Kreasi Sholawat ke-8 Ponpes Nurul Huda Yaspin Gema Cinta Nabi di Jawa Barat

Soroti Prinsip Pembuktian

Sebagai pengamat hukum, Yusuf menegaskan bahwa setiap tuduhan yang berimplikasi hukum harus tunduk pada prinsip dan asas hukum yang berlaku. Menurut dia, tuduhan pidana tidak dapat berdiri hanya pada opini atau asumsi publik, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan meyakinkan.

“Hukum pidana mensyaratkan pembuktian yang jelas. Tuduhan harus diuji dengan alat bukti yang sah. Sejauh ini, saya belum melihat bukti yang mampu meyakinkan publik secara objektif,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga agar proses hukum tidak berubah menjadi penghakiman publik.

Dampak terhadap Dunia Pendidikan

Yusuf juga menyoroti potensi dampak lanjutan dari tuduhan tersebut terhadap stabilitas dan akselerasi pengembangan dunia pendidikan, khususnya di internal UNM. Menurut dia, kegaduhan berkepanjangan berisiko mengganggu iklim akademik dan konsentrasi sivitas akademika.

“Tuduhan seperti ini bukan hanya berpotensi mencoreng karier seseorang, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pengelolaan pendidikan tinggi,” ujarnya.

Dorong Proses Hukum Objektif

Di akhir pernyataannya, Yusuf Gunco menyatakan dukungan moral kepada Prof. Karta Jayadi dan mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari tekanan opini publik.

“Jika dalam proses hukum ternyata bukti tidak mencukupi, maka secara prinsip hukum perkara tersebut harus dihentikan. Itu penting untuk menjamin hak dan kepastian hukum bagi Prof. Karta Jayadi,” tutupnya. (adt)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

H. Darkam Resmi Jadi Kandidat Tunggal Calon Ketua Karang Taruna Kota Bekasi
Kapolres Nias Selatan Dukung Penuh Pelaksanaan Muskab I KORMI
BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini
Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi
Kasus Blueray Bea Cukai: IAW Soroti 20 Forwarder yang Belum Naik Penyidikan
Buka Lomba Paduan Suara Dapil V, Wabup Nias Selatan Apresiasi Sinergi Bamuspernis
Inilah Kabid Humas Polda Terbaik 2026 Berdasarkan Survei ETOS Institute
Optimalkan PAD Pariwisata dan Perikanan, Pemkab Nias Selatan dan Pemkab Kepulauan Mentawai Gelar Rakor Strategis
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:27 WIB

H. Darkam Resmi Jadi Kandidat Tunggal Calon Ketua Karang Taruna Kota Bekasi

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:01 WIB

Kapolres Nias Selatan Dukung Penuh Pelaksanaan Muskab I KORMI

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:09 WIB

BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:48 WIB

Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi

Selasa, 16 Juni 2026 - 20:43 WIB

Buka Lomba Paduan Suara Dapil V, Wabup Nias Selatan Apresiasi Sinergi Bamuspernis

Berita Terbaru

Foto; Mediakarya

Daerah

BMKG Dan DPR-RI Gelar SLG, Mitigasi Gempa Bumi Sejak Dini

Rabu, 17 Jun 2026 - 18:09 WIB

Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi, (foto; Mediakarya)

Daerah

Warga Jatikarya Kembali Lakukan Aksi Di PN Bekasi

Rabu, 17 Jun 2026 - 17:48 WIB