KOTA BEKASI, Mediakarya – Sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar terancam mendapatkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW), hal tersebut menyusul dengan keberpihakan anggota legislatif dari partai berlambang pohon beringin itu kepada pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe.
Berdasarkan penelusuran Mediakarya, bahwa sejumlah anggota DPRD legislatif dari Golkar diduga ikut terlibat dalam memenangkan pasangan nomor urut 3 (Tri Adhianto-Harris Bobihoe) tersebut.
Padahal, dalam amanatnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung oleh Golkar.
Bahlil pun mendorong seluruh kader untuk menjalankan mesin partai agar memenangkan pilkada di berbagai daerah, termasuk di Kota Bekasi yang merupakan salah satu lumbung suara Golkar di Jawa Barat.
“Sebab Kota Bekasi merupakan salah satu lumbung suara Golkar di Jabar. Sementara Jabar sendiri merupakan lumbung suara terbesar secara nasional. Untuk mengembalikan kehormatan Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat, tidak ada cara lain, kita harus memenangkan seluruh pilkada, baik provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Bahlil dalam keterangannya yang diterima redaksi baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan rapat konsolidasi pemenangan Pilkada Se-Jawa Barat merupakan bagian dari proses harus dilalui bersama.
“Tentu, merupakan kebanggaan untuk kita semua (seluruh kader Golkar di Jawa Barat). Karena, dengan kunjungan Ketua Umum Partai Golkar ini diharapkan memotivasi dan mendorong mesin partai untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024,” ungkap Ace.
Dia mengatakan DPD Partai Golkar dalam penentuan kebijakan dan merekomendasikan para cakada ini berdasarkan atas peraturan partai dan sesuai mekanisme petunjuk pelaksanaan (juklak).
“Insyaallah dalam penentuan kebijakan kepala daerah ini tidak ada gerakan tambahan. Kami tegak lurus terhadap aturan partai. Pak Ketum (Bahlil Lahadalia) bisa tanya kepada para calon kepala daerah ini, kami berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam juklak,” ujarnya.
“Kami ingin Golkar menang, maka sudah seharusnya kita semua solid, kompak. Apa pun yang telah diputuskan Partai Golkar, kewajiban kita adalah mengawal, mengamankan, dan memenangkan calon yang telah ditetapkan,” sambungnya.
Ace pun mengajak semua kader untuk tegak lurus kepada Bahlil agar target Pilkada 2024 sebesar 60 persen atau 17 kepala daerah (bupati/wali kota) bisa tercapai.
Sementara itu, terkait dengan adanya dukungan sejumlah anggota DPRD dari fraksi Golkar Kota Bekasi terhadap paslon di luar kader Golkar, DPP memastikan akan memberikan sanksi berdasarkan aturan partai.
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggiringan Opini (MPO) DPD Golkar Jabar Asep Suparman meminta seluruh kader Golkar di Kota Bekasi agar taat asas dan mendukung Cakada yang diusung oleh Partai Golkar yakni Uu Saeful Miqdar-Nurul Sumarheni pada pilkada Kota Bekasi.
Pernyataan itu dikemukakan Asep menanggapi beredarnya kabar bahwa sejumlah anggota DPRD Golkar dan pengurus DPD Golkar Kota Bekasi yang menjadi tim sukses pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe pada Pilkada mendatang.
“Seluruh kader Golkar harus taat asas dan tegak lurus dengan perintah partai. Jika ada kader yang membelot maka dipastikan harus menerima sanksi tegas. Dan pastinya kita akan melaporkan kasus dugaan pembelotan sejumlah anggota DPRD Golkar Kota Bekasi ke DPP Golkar,” ungkap Asep kepada Mediakarya, Ahad (27/10/2024).
Terkait dengan dinamika partai Golkar di Kota Bekasi, pihaknya pun meminta agar semua elemen dan struktural DPD Kota Bekasi untuk membahas adanya sejumlah oknum anggota DPRD yang diduga ikut memecah belah Golkar.
“Jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk bagi Golkar Kota Bekasi. Oleh karena itu kami meminta agar seluruh kader Golkar Kota Bekasi kembali bersatu dan mendukung calon yang diusung oleh Golkar,” pungkasnya. **
