KOTA BEKASI, Mediakarya – Kampanye politik yang dilakukan oleh calon kepala daerah Kota Bekasi nomor urut 3 Tri Adhianto-Harris Bobihoe dengan cara tebus murah beras senilai Rp15.000/5 kg merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat.
“Itu cara-cara klasik dan bentuk pembodohan publik. Dan istilah tebus murah itu sangat politis sekali. Dan saya juga pertanyakan, jika Tri Adhianto menyalurkan bantuan tersebut tak miliki muatan politik, kenapa saat menjabat sebagai Plt Wali Kota hingga menjadi Wali Kota Bekasi definitif kenapa hal serupa tidak pernah dilakukan,” kata direktur eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah dalam keterangan resminya, Ahad (27/10/2024).
Iskandar juga meminta kepada Bawaslu Kota Bekasi mengusut adanya aliran dana tebus murah ala Tri Adhianto itu yang diduga berasal dari bantuan dinas tertentu di lingkungan Pemkot Bekasi.
“Sebab, berdasarkan informasi yang kami terima, sejumlah dinas masih intens melakukan komunikasi dengan Tri terkait dengan pemenangan pilkada Kota Bekasi,” ujar Iskandar.
Iskandar juga meminta ASN Kota Bekasi untuk menunjukkan netralitasnya pada Pilkada. Sebab ia mengaku mendapatkan informasi terkait dengan pertemuan sejumlah dinas dan ASN di salah satu lantai di Plaza Pemkot Bekasi yang kerap dijadikan rapat diduga untuk mendukung salah satu kontestan tertentu yang akan bertarung pada Pilkada mendatang.
“Itu sangat konyol sih. Mereka digaji dari hasil pajak rakyat yang berlatar belakang partai dan agama yang berbeda namun menunjukkan ketidaknetralannya dan mendukung salah satu cakada, meski itu dilakukan secara silent tapi itu sudah merupakan pelanggaran berat,” tegasnya.
Iskandar juga mengaku. telah mendapatkan sejumlah alat bukti terkait dengan ketidaknetralan sejumlah ASN di Kota Bekasi.
“Tinggal nanti Etos akan mengadukan hal itu kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN). Karena kami sudah mendapatkan sejumlah alat buktinya,” tutup Iskandar.**
