JAKARTA, Mediakarya – Pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai tidak bisa mengubah posisi rupiah menjadi lebih stabil atau langsung menguat. Hal itu lantaran pergerakan nilai tukar mata uang tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin bank sentral, melainkan oleh faktor struktural ekonomi dan dinamika global yang kompleks
Saat ini, Destry Damayanti telah menahkodai Bank Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Di balik itu muncul pertanyan, apakah kepemimpinan BI yang baru dapat mengubah posisi rupiah menjadi lebih stabil dan lebih kuat dari sebelumnya. Para ekonom berpendapat bahwa Gubernur BI yang baru dinilai sulit mengubah posisi rupiah menjadi lebih stabil bahkan hampir tidak bisa.
Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini memprediksi, hingga 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah. Penyebab utamanya kepemimpinan BI diperkirakan akan tetap berjalan seperti biasa dan ditambah banyak faktor lain eksternal dan internal BI, yang tetap menjadi kendala sektor moneter.
Selain itu, kepemimpinan baru dinilai tidak mungkin bisa mengubah faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini. “Jadi kepemimpinan baru saya prediksi tidak akan banyak mengubah sistem moneter dan rupiah seperti biasanya tetap akan lemah,” ujar Prof Didik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya di Jakarta, (1/9/2026).
Dia menilai, pasar domestik yang besar tidak menjamin ekonomi menjadi kuat setidaknya dilihat dari nilai tukar mata uangnya. Prediksi nilai tukar lemah lima tahun ke depan berdasarkan banyak faktor sehingga kepemimpinan baru hanya siklus perubahan biasa yang tidak akan mengubah apa-apa. Indonesia sudah tergolong sebagai ekonomi skala besar (large economy) dengan pasar domestik yang besar pula.
“Namun dengan skala ekonomi besar tersebut, mata uangnya tidak pernah bisa menguat karena begitulah struktur ekonomi Indonesia terbentuk lemah dalam sektor luar negerinya. Kepemimpinan baru ini diperkirakan juga tidak akan bisa mengubah struktur ekonomi ini,” katanya.
“Jadi Bank Indonesia bisa saja mempertahankan nilai tukar, tetapi sistem dan struktur seperti sekarang ini tetap akan berjalan. Kebijakan yang akan dilakukan rutin seperti biasa menaikkan suku bunga saat nilai tukar rupiah melemah drastis,” imbuh dia.
Menurut dia, dengan suku bunga yang lebih tinggi ini diharapkan dapat menarik modal asing karena aset Indonesia memberikan imbal hasil lebih besar bagi investor. Namun, biaya trasaksi di Indonesia sangat tinggi dengan carut marut hukum, sosial politik dan kebijakan yang rumit, juga menjadi faktor utama melemahnya ekonomi.
Prof Didik meilai, sengkarutnya hukum dan politik yang terjadi selama ini juga berdampak negatif pada dunia usaha, kredit perumahan (KPR), dan investasi domestik. Meski, instrumen kebijakan BI yang lain yakni menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi, akan tetapi jika suku bunga diturunkan terlalu cepat, maka investor mungkin kembali beralih ke aset dalam mata uang dolar.
“Kebijakan konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat. Faktor lain yang berasosiasi dengan investasi dan produksi tidak mendukung, seperti kepercayaan terhadap hukum rendah, korupsi, dan sektor luar negeri lemah karena daya saing rendah,” beber rektor Universitas Paramadina Jakarta ini.
Lebih lanjut, dengan kondisi seperti ini, maka nilai tukar rupiah sangat rentan dan tidak perlu krisis untuk menjadikan rupiah lemah dengan sendirinya. Selain itu, dengan pasar domestik yang besar, ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh meskipun nilai rupiah terus terdepresiasi. Tetapi tanpa fondasi daya saing di sektor luar negeri dan hanya dengan fondsinya pasar domestik, maka lima tahun ke depan jangan harap BI bisa menjadikan rupiah menjadi stabil dan kuat.
“Apalagi hanya dengan memainkan instrumen kebijakan suku bunga. Ekonomi Indonesia yang besar terus akan membayar berbagai kegiatan impor, utang luar negeri, dan semua transaksi internasional menggunakan devisa, dalam hal ini dolar AS,” paparnya.
Pada saat yang sama, Indonesia tidak memupuk cadangan devisa yang besar melalui ekspor, investasi asing, pariwisata, dan arus masuk dana lainnya dari luar negeri. Dengan kondisi ini, sektor luar negeri tetap lemah sudah sejak lama karena tidak pernah didukung dengan kebijakan yang serius.
Sementara, arus masuk devisa tersebut lebih kecil daripada permintaan akan dolar sehingga nilai tukar terus tertekan. “Problem struktural seperti ini saya yakin tidak akan bisa diatasi oleh BI sehingga tugas konstitusinya menjaga nilai rupiah tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Untuk menjaga nilai rupiah lebih stabil dan lebih kuat tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen suku bunga, yang terus dipakai selama ini,” ujar Prof Didik.
Prof Didik menilai, sistem ekonomi domestik yang terjadi saat ini berjalan jauh lebih dominan dan tidak ada orientasi keluar yang kuat (weak outward looking). Dengan populasi 293 juta jiwa, kelas menengah yang besar dan pasar yang luas, pengusaha dalam negeri dapat tumbuh tanpa perlu merambah pasar luar negeri.
Setelah kebijakan outward looking tahun 1980-an dan 1990-an, kini pengusaha nasional berbalik aah menjadi hanya inward looking. Orientasi ke dalam (inward looking) di pasar domestik sebagai basis keuntungan pengusaha nasional.
“Praktek seperti ini bisa menguntungkan tgetapi tidak memberi efek positif memperkuat nilai tukar rupiah,” katanya.
Bahkan bissa negatif menjadikan nilai tukar melemah kaena dalam proses produksinya rakus impor. Jika orientasi ini tidak bisa diubah, maka BI tetap akan pasrah menerima kondisi pasar seperti ini, yang menentukan nilai tukar tetap rentan karena tidak memiliki fondasi pasokan divisa yang kuat.
Lebih lanjut Prof Didik juga menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia yang berputar di lingkaran domestik dengan basis jumlah penduduk dan kelas menengah yang besar, merupakan kelemahan mendasar selama ini.
Di mana konsumsi masyarakat Indonesia membeli produk di dalam negeri, maka sebagian besar hanya merupakan perputaran perekonomian dalam negeri dan hanya dalam bentuk dan basis perputaran rupiah saja.
“Tentu saka kegiatan ini menciptakan lapangan kerja, memberi keuntungan bagi perusahaan, dan pertumbuhan PDB. Namun karena tidak mendatangkan devisa segar ke dalam negeri, maka nilai tukar tetap akan rentan karena fondasinya hanya sistem ekonomi domestik yang dominan,” ulasnya.
Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, Prof Didik mendorong agar orientasi kebijakan diubah menjadi berorientasi keluar (outward looking). Sebab, Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik.
“Ekonomi domestik yang sangat dominan hanya menghasilkan lebih banyak perputaran rupiah. Sementara itu, ekonomi perlu mengembangan kebijakan ekonomi yang berbasis ekspor yang akan mendatangkan cadangan devisa dolar, yang besar. Ini yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia untuk mendukung nilai tukar yang kuat,” katanya.
Ekonomi Indonesia Tergolong Paling Lemah Dibandingkan Negara-Negara ASEAN Lainnya
Dengan struktur ekonomi yang berorientasi ke dalam dan lemah dalam orientasi keluar, maka wajar cadangan devisa Indonesia tergolong paling lemah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar US$145,3 miliar pada akhir Juli 2026.
Prof Didik menyebutkan, bahwa angka ini tidak seberapa dibandingkan cadangan devisa negara kecil seperti Singapura, yang memiliki cadangan sekitar US$426,2 miliar. Thailand, yang mata uangnya jatuh terjungkal pada tahun 1998, memiliki cadangan devisa 2 kali Indonesia (sekitar US$279,2 miliar).
Sementara, Malaysia yang penduduknya kecil memiliki cadangan devisa US$132,6 miliar. Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan tgerlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal.
Pihaknya juga meyinggung soal kekayaan alam Indonesia sangat potensial yang seharunya menjadi penghasil devisa negara. Seperti ekspor batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel yang seharusnya juga dapat mendatangkan devisa dalam jumlah besar ke Indonesia.
namun demikian, ekspor komoditas mentah atau setengah jadi seperti ini hanya bergantung kepada kenaikan harga. Ekspor komoditas ini berjalan sangat baik ketika harga global sedang tinggi. Di sisi lain, Indonesia sendiri masih belum menjadi harga global untuk komoditas-komoditas tersebut.
“Harga akan selalu berfluktuasi dan ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia tertekan karena memperoleh cadangan devisa sedikit. Pada saat yang sama Indonesia tetap membutuhkan devisa untuk impor barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Kondisi ini melemahkan nilai tukar dan menjadi faktor yang dapat memastikan BI tidak akan dapat memperbaiki nilai tukar,” katanya.
Oleh karena itu, kata Prof Didik, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sektor moneter, sektor riil, sektor domestik dan sektor luar negeri di atas, maka BI lima tahun diperkirakan menghadapi kesulitan dan idak akan bisa memperbaiki nilai tukar rupiah yang lebih stabil dan lebih kuat.
“Perubahan kepemimpinan BI hanyalh peristiwa dan siklus biasa, meskipun pergantiannya bercampur politik dan kontroversial,” tutupnya.
