JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah mendukung upaya Kapolri untuk bersih-bersih Institusinya.
Hal tersebut menyusul penetapan tersangka mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat penjualan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kg.
Menurut Iskandar, penegakkan hukum di Indonesia saat ini seperti menyapu dengan sapu yang kotor. Oleh karena itu, diperlukan polisi yang bersih dari mental koruptif.
“Upaya Kapolri patut diapresiasi. Dimana institusi Polri tengah menjadi perhatian publik. Dan ini pun bukan perkara mudah. Butuh keberanian, keyakinan, ketekunan dari pucuk pimpunan Polri itu sendiri, dan pastinya perlu dukungan masyarakat Indonesia,” ujar Iskandar kepada wartawan, Minggu (16/10/2022).
Iskandar mengatakan, ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam mereformasi institusinya bukan perkara mudah. Dan hal itu, kata dia, bakal menjadi catatan dalam sejarah negeri ini. Untuk itu Kapolri tidak perlu ragu, sebab rakyat sangat mendukungnya.
“Secara pribadi saya pun mendukung Kapolri melakukan itu, tapi dengan catatan harus serius dan fokus. Sebab ini merupakan PR besar bagi Pak Listyo, dan ikhtiar beliau nantinya akan menjadi catatan sejarah bagi bangsa ini,” tandasnya.
Sebab, peristiwa demi peristiwa sudah membawa institusi Polri pada fase terendah dengan tingkat kepercayaan publik tak lebih dari 10%.
“Ini sangat memprihatinkan. Kita sebagai masyarakat wajib membantu, karena Polri adalah bagian dari bangsa dan rakyat ini,” katanya.
Kata Iskandar, sejumlah peristiwa yang melibatkan anggota Polri menjadi preseden buruk pada publik.
Rakyat hari ini memandang Polri sebelah mata. Kendati demikian, untuk memperbaiki institusi yang bobrok tersebut tidak ada kata terlambat.
“Namun kami sangat yakin pak Kapolri mampu mengatasi itu semua,” ujar Iskandar.
Iskandar juga mengimbau kepada seluruh anggota Polri untuk lebih mawas diri, tidak arogan, rendah hati dan jangan terlalu sering menyakiti hati rakyat.
Menurut Iskandar, imbauan Presiden Joko Widodo agar anggota Polri tidak bergaya hidup yang hedonis itu sudah tepat.
Sebab kata Iskandar, apa yang disampaikan Presiden itu bukan tanpa alasan. Pastinya Jokowi sudah mengetahui besaran gaji yang diterima bagi para perwira polisi.
“Tapi faktanya kehidupan polisi sangat hedonis. Berbanding terbalik dengan anggota TNI. Ini tentunya jadi catatan bagi Presiden Jokowi,” katanya.
Namun demikian, lanjut Iskandar, imbauan itu belum cukup. Kapolri perlu menggandeng tim independen untuk melakukan audit seluruh harta kekayaan anggota Polri.
“Misal, saat dinyatakan lulus jadi anggota Polri harta kekayaannya berapa. Kemudian gaji yang diterima selama menjadi anggota Polri berapa. Nah jika harta kekayaan yang dimilikinya melebihi dari pendapatan gaji yang diterimanya maka tim audit perlu mempertanyakan dari mana sumbernya. Sebenarnya ini perkara mudah jika Kapori serius untuk bersih-bersih,” pungkasnya. ***
