JAKARTA, Mediakarya – Salah satu bakal Calon Wali Kota (Cawalkot) Bekasi dinilai tengah menciptakan politik identitas di tengah kekecewaan publik akibat krisis kepemimpinan yang terjadi di bumi patriot itu.
Seperti diketahui, baru-baru ini, beredar video salah satu bakal Calon Wali Kota Bekasi melakukan manuver dengan mendekati sejumlah tokoh agama bahkan organisasi keagamaan.
Hal itu diduga sebagai bentuk penggalangan dukungan pada Pilkada Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.
Sejumlah kalangan menilai bahwa upaya pendekatan dengan tokoh agama itu setelah dirinya kurang mendapatkan respon publik lantaran selama ini politisi tersebut saat menjabat Plt.Wali Kota maupun sebgai Wali Kota definitif kinerjanya dinilai jeblok. Bahkan cenderung hanya mengumpulkan pundi-pundi kantong pribadinya.
Menanggapi hal itu, direktur eksekutif ETOS Indonusa Insitut Iskandarsyah mengingatkan masyarakat Kota Bekasi berhati-hati dengan bakal calon Wali Kota yang mengeksploitasi isu keagamaan hanya untuk medapatkan syahwat politik dari tokoh tertentu.
“Kota Bekasi selama ini dikenal dengan masyarakatnya yang hetrogen. Jika ada salah satu bakal calon Wali Kota Bekasi yang menggunakan politik identitas untuk menggalang dukungan dalam pilkada mendatang sudah dipastikan bahwa orang tersebut itu hanya haus kekuasaan. Dan pastinya akan lupa dengan pendukungnya jika suatu saat nanti terpilih,” ujar Iskandar kepada Mediakarya di Kota Bekasi, Selasa (21/5/2024).
Aktivis 98 itu mengingatkan politik identitas sangat berbahaya jika diterapkan sebab politik ini dapat melahirkan oposisi biner yang memperhadapkan pemerintah dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lain yang merasa saling berbeda.
‘’Politik identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu yang lama. Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati politik,’’ tegasnya.
Dia juga mengingatkan, demi ambisi ingin memenangkan kontestasi pemilu lewat jalur pintas yang tidak elegan, para pelaku politik identitas bahkan rela melakukan kampanye hitam lewat berita-berita bohong, hoaks, fitnah, dan kabar-kabar menyesatkan lainnya asal tujuan mereka tercapai.
‘’Mereka tidak mementingkan politik kebangsaan, tidak peduli tindakan mereka mengancam persatuan bangsa atau tidak, pokoknya asal menang, segala cara bakal mereka lakukan. Padahal, berita bohong dan fitnah yang mereka sebar membekas di hati masyarakat,” katanya.
Untuk itu, Iskandar mengimbau semua aktivis partai politik dari partai apa pun untuk memaksimalkan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. ‘’Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa parpol harus melakukan pendidikan politik, menciptakan iklim persatuan dan kesatuan, menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, mengamalkan Pancasila, serta memelihara keutuhan NKRI,’’ jelasnya.
Sebelumnya, beredar sebuah video pernyataan atas nama Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kecamatan Kota Bekasi dukung Tri Adhianto sebagai Calon Wali Kota Bekasi periode 2024-2029.
Dalam video tersebut, tampak pria paruh baya berpeci hitam memegang sebuah kertas yang disamping kirinya berdiri mantan Wali Kota Bekasi yang kini menjabat Ketua DPC PDIP, Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Dalam pernyataannya, pria paruh baya tersebut membawa atas nama Pengurus MUI se-Kecamatan Kota Bekasi mendukung pencalonan Tri Adhianto sebagai Calon Wali Kota Bekasi periode 2024-2029. (Pri)
