JAPPDI Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan dan Stabilitas Harga Daging Sapi Jelang Ramadhan

- Penulis

Jumat, 18 Maret 2022 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum JAPPDI Asnawi  (Foto: Ist)

Ketua Umum JAPPDI Asnawi (Foto: Ist)

JAKARTA, Mediakarya  –  Jelang Ramadhan dan menyambut hari besar keagamaan harga kebutuhan pokok kerap terjadi kenaikan cukup signifikan. Tak terkecuali harga daging sapi.

Kenaikan harga daging sapi tersebut dipicu adanya instabilitas atau fluktuasi dan kurangnya pasokan, khususnya sapi siap potong.

Sebagaimana diungkapkan Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) bahwa tingkat konsumsi masyarakat terkait kebutuhan daging saat ini sapi masih didominasi oleh daging hot meat.

Sementara kebutuhan sapi siap potong di Indonesia 93% diimpor dari Australia. Sedangkan ketersediaan sapi lokal hanya sanggup memasok 7% dari total kebutuhan masyarakat.

“Ada beberapa faktor terkait dengan kendala pasokan sapi impor masuk ke Indonesia. Di antaranya adanya pembatasan pasokan kuota dari jumlah produksi tertiggi di Australia hanya bisa dilakukan untuk ekspor 40% persen hingga 44 persen,” kata Ketua Umum JAPPDI, Asnawi kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Selain itu kata Asnawi, faktor lain terkait terkendalanya ketersediaan daging sapi di Indonesia yakni bertambahnya kompetitor dari negara-negara lain, seperti Cina dan Vietnam.

“Dengan keadaan seperti itu tentunya sangat berdampak pada harga jual dan harga beli di negara Australia. Oleh karena itu tentu berdampak juga pada harga daging sapi Indonesia,” jelas Asnawi.

Guna memenuhi kebutuhan daging nasional, JAPPDI berharap agar pemerintah membangun sektor peternakan.

“Sementara untuk meningkatkan produksi sapi, perlu adanya perubahan genetik dalam penyediaan sapi betina indukan bukan hanya sekedar sapi bunting,” ujar Asnawi.

Lanjut dia, untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan daging nasional, pihaknya menilai bahwa Indonesia masih memerlukan impor.

Baca Juga:  Sebanyak 122 Narapidana Terorisme Ikrar Setia NKRI

Sementara itu untuk menghindari adanya monopoli impor sapi dari satu negara, JAPPDI meminta pemerintah agar mengambil kebijakan impor dari negara lain.

Dalam rangka mendukung stabilitas harga daging khusunya jelang hari besar keagamaan, JAPPDI menyarankan  pemerintah perlu mengimpor frozen daging sapi ataupun kerbau (daging beku).

“Sebab kebutuhan daging nasional tahun 2022 sebanyak 266.065 ton. Sementara pemerintah sendir telah mengambil kebijakan kuota impor tersebut sejumlah 120.000 ton. Terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dan 20.000 ton daging sapi. Kemudian sisanya diberikan kepada pengusaha swasta, baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging beku atau frozen,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Bapokting Kementerian Perdagangan, Isy Karim memastikan berdasarkan data yang diterima dari Dirjen PKH, stock daging menjelang Ramdhan dan Lebaran 2022 masih mencukupi.

“Kita habis rapat di KSP untuk memantau harga daging menjelang ramadhan dan lebaran nanti. Dari sisi dirjen PKH stock mencukupi untuk sampai lebaran nanti,” kata Isy Karim.

Menurut dia, kedepnnya pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk memobilisasi sapi-sapi lokal agar menyumbang stock daging nasional sebesar 62%.

“Dan untuk menyeimbangkan, pemerintah mengimportasi daging beku kerbau, agar harga daging sapi tidak menjadi liar,” ujanya.

Isy Karim memastikan kepada para pedagang dan masyarakat, agar tidak perlu khawatir terkait dengan stock daging sapi untuk bulan Ramadhan dan Lebaran 2022.

“Untuk stok para pedang tidak perlu khawatir masih mencukupi menurut data yang kami terima,” tuturnya.***

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Akselerasi Layanan Digital, Bank Jakarta Kembali Hadir di Jakarta Fair 2026
Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?
Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE
Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK
PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?
Antara Daftar Nama dan Fakta Hukum: Cara Publik Menyaring Informasi di Tengah Kasus Dugaan Korupsi di BGN
Iskandar Sitorus Bantah Tudingan Jubir KPK, Praktisi Hukum Minta Kedepankan Fakta
Dukung Penegakan Hukum di KPK, Iskandar Bantah Lakukan Obstruction of Justice
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 13:47 WIB

Akselerasi Layanan Digital, Bank Jakarta Kembali Hadir di Jakarta Fair 2026

Senin, 15 Juni 2026 - 12:40 WIB

Lima Tuntutan, Satu Pertanyaan: Negara Masih Mendengar atau Tetap Abai?

Senin, 15 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pemprov Disarankan Gandeng Polda Metro Hapus Denda ETLE

Minggu, 14 Juni 2026 - 23:47 WIB

Bantah Halangi Penyidikan, Pendiri IAW Beberkan Sejumlah Fakta Dukungan Penegakan Hukum di KPK

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:04 WIB

PMPRI Kembali Soroti Kasus Korupsi di BGN: Apa Hubungannya Gizi Anak Dengan Kaos Kaki Militer?

Berita Terbaru