Kesepakatan Menhan AS dan Menhan RI Terkait “Blank Cheque ke AS”, Tidak Benar

- Editor

Rabu, 15 April 2026 - 23:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Wibisono

Pekan ini, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ketemu dengan menhan AS Pete Hegseth di Washington Amerika Serikat.

Isu terkait dengan pemberian “blank cheque” ke AS untuk menggunakan wilayah udara Indonesia, adalah tidak benar.

Blanket Overflight Clearance adalah Indonesia memberikan izin terbang massal untuk semua pesawat militer AS. Artinya, pesawat AS tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa izin akses lintas udara bagi pesawat Amerika Serikat tidak termasuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia-AS.

Kementerian Pertahanan melalui juru bicara Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa rencana Letter of Intent (LOI) terkait overflight clearance tidak menjadi bagian dari Indonesia–US Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

Seperti dikutip Antara, kesepakatan MDCP sendiri ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington pada senin.

Notifikasi, Bukan Permohonan:
Sistemnya adalah “notification-based”. AS cukup memberi tahu, bukan minta izin, bahwa pesawat mereka mau lewat. Begitu terus sampai ada pemberitahuan pembatalan dari AS. Ini artinya menghilangkan kendali Indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri.

Baca Juga:  Perang Dunia III di Depan Mata

Seandainya kesepakatan itu terjadi maka ruang lingkup Luas: Izin ini diberikan untuk “contingency operations, crisis response missions, and mutually agreed exercise-related activities.” Frasa “contingency operations” dan “crisis response” ini sangat lentur dan bisa dimaknai macam-macam, termasuk operasi militer besar.

Pemerintah harus menjelaskan ke publik bahwa semua isu diatas tidak benar, karena dalam pekan ini menimbulkan perdebatan dan kehebohan para pakar dan masyarakat luas.

Karena, kita sudah lihat dampak bagaimana AS menempatkan negara-negara sekutunya di teluk berasa dalam bahaya, mereka tak diberitahu, lalu harus menerima konsekuensi tindakan AS-Israel ke Iran.

Semoga kebijakan yang diambil pemerintah tidak terburu-buru dalam menyikapi situasi perang Iran-AS/Israel ini, sehingga kondisi geopolitik tidak semakin panas dikawasan Asia-Pasifik.

Penulis: Pengamat Militer dan Pertahanan

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang
Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil
Nasionalisme Bung Karno: Perspektif Sosiologi Politik
Buka Peluang Kerja Gen Z, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Desak Pemprov Gandeng Duta Besar
Fenomena Kepala Daerah Andalkan Medsos Jadi Sarana Pencitraan: Menara Pasir Popularitas Pemimpin Populis
Menakar Istilah “Londo Ireng” di Lingkungan Birokrasi
Bukan Vonis Profesi, Tapi Teguran Bagi Jiwa yang Masih Menjajah
PDAB Tirtatama DIY Raih Pemred Award 2026 atas Komitmen Hadirkan Layanan Air Bersih Berkualitas

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:37 WIB

Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:30 WIB

Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil

Senin, 27 Juli 2026 - 10:42 WIB

Buka Peluang Kerja Gen Z, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Desak Pemprov Gandeng Duta Besar

Senin, 27 Juli 2026 - 08:48 WIB

Fenomena Kepala Daerah Andalkan Medsos Jadi Sarana Pencitraan: Menara Pasir Popularitas Pemimpin Populis

Senin, 27 Juli 2026 - 07:48 WIB

Menakar Istilah “Londo Ireng” di Lingkungan Birokrasi

Berita Terbaru

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Ekonomi & Bisnis

Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Selasa, 28 Jul 2026 - 21:37 WIB

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Nasional

Pakar Komunikasi Inii Ungkap Bahayanya Narsisisme Birokrasi

Selasa, 28 Jul 2026 - 12:13 WIB