Kesepakatan Menhan AS dan Menhan RI Terkait “Blank Cheque ke AS”, Tidak Benar

- Editor

Rabu, 15 April 2026 - 23:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Wibisono

Pekan ini, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ketemu dengan menhan AS Pete Hegseth di Washington Amerika Serikat.

Isu terkait dengan pemberian “blank cheque” ke AS untuk menggunakan wilayah udara Indonesia, adalah tidak benar.

Blanket Overflight Clearance adalah Indonesia memberikan izin terbang massal untuk semua pesawat militer AS. Artinya, pesawat AS tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa izin akses lintas udara bagi pesawat Amerika Serikat tidak termasuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia-AS.

Kementerian Pertahanan melalui juru bicara Rico Ricardo Sirait menyatakan bahwa rencana Letter of Intent (LOI) terkait overflight clearance tidak menjadi bagian dari Indonesia–US Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

Seperti dikutip Antara, kesepakatan MDCP sendiri ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington pada senin.

Notifikasi, Bukan Permohonan:
Sistemnya adalah “notification-based”. AS cukup memberi tahu, bukan minta izin, bahwa pesawat mereka mau lewat. Begitu terus sampai ada pemberitahuan pembatalan dari AS. Ini artinya menghilangkan kendali Indonesia atas lalu lintas udara militernya sendiri.

Baca Juga:  Pimpinan DPR Tak Masalah Jika UU IKN Digugat ke MK

Seandainya kesepakatan itu terjadi maka ruang lingkup Luas: Izin ini diberikan untuk “contingency operations, crisis response missions, and mutually agreed exercise-related activities.” Frasa “contingency operations” dan “crisis response” ini sangat lentur dan bisa dimaknai macam-macam, termasuk operasi militer besar.

Pemerintah harus menjelaskan ke publik bahwa semua isu diatas tidak benar, karena dalam pekan ini menimbulkan perdebatan dan kehebohan para pakar dan masyarakat luas.

Karena, kita sudah lihat dampak bagaimana AS menempatkan negara-negara sekutunya di teluk berasa dalam bahaya, mereka tak diberitahu, lalu harus menerima konsekuensi tindakan AS-Israel ke Iran.

Semoga kebijakan yang diambil pemerintah tidak terburu-buru dalam menyikapi situasi perang Iran-AS/Israel ini, sehingga kondisi geopolitik tidak semakin panas dikawasan Asia-Pasifik.

Penulis: Pengamat Militer dan Pertahanan

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Putusan MK Telah Diucapkan: Fakta Tersedia dan Jalur Hukum yang Terbuka di Hadapan Kita
Negara Darurat Cognitif Reselience
Orang Superkaya Melonjak 81.7%, Pertumbuhan Tertinggi di Dunia, Tapi Kemana Ksesejahteraan Rakyat?
GNK Minta Kapolri Baru Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Kuota Haji dan Dugaan Suap di ATR/BPN
PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap Pihak-pihak yang Fitnah Kapolri Suyudi Ario Seto
Praperadilan PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistik Internasional, Dua Ahli Soroti Dua Alat Bukti dan Keabsahan Penetapan Tersangka
Menanti Putusan Gugatan Ijazah Gibran: Keteguhan Bangsa di Atas Segala Pertarungan
Haidar Alwi: Legacy Listyo Sigit Jadi Fondasi Strategis Akselerasi Kepemimpinan Suyudi Ario Seto

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 06:33 WIB

Putusan MK Telah Diucapkan: Fakta Tersedia dan Jalur Hukum yang Terbuka di Hadapan Kita

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:15 WIB

Negara Darurat Cognitif Reselience

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:15 WIB

Orang Superkaya Melonjak 81.7%, Pertumbuhan Tertinggi di Dunia, Tapi Kemana Ksesejahteraan Rakyat?

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:04 WIB

GNK Minta Kapolri Baru Dukung KPK Usut Tuntas Kasus Kuota Haji dan Dugaan Suap di ATR/BPN

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:24 WIB

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap Pihak-pihak yang Fitnah Kapolri Suyudi Ario Seto

Berita Terbaru