Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Tata Kelola TPA Burangkeng

- Editor

Sabtu, 7 September 2024 - 09:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sementara, Muhtada Sobirin.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sementara, Muhtada Sobirin.

BEKASI, Mediakarya – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sementara, Muhtada Sobirin, menunjukkan keterbukaan dan responsivitas yang patut diapresiasi dalam menerima aspirasi masyarakat. Baru sehari menjabat, Muhtada telah menemui perwakilan Komunitas Prabu Peduli Lingkungan dan Bangkit Tani Pasundan yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (6/9/2024).

Muhtada menerima perwakilan aspirasi massa aksi di kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Dia mendengarkan semua masukan yang disampaikan oleh pegiat dan aktivis lingkungan hidup, petani, serta pemulung terkait dampak yang ditimbulkan dari tata kelola TPA Burangkeng yang tidak sesuai standar.

“Saya catat semua masukan dari kawan-kawan. Ini menjadi masukan bagi saya terkait penatakelolaan sampah, agar tidak terjadi darurat sampah,” kata Muhtada.

Meskipun hanya menjabat sebagai Ketua DPRD sementara, Muhtada menegaskan komitmennya untuk bekerja dan menjalankan amanatnya sebagai wakil rakyat. “Ketika ada yang ingin menyampaikan aspirasi, saya hadir saja. Saya ingin bekerja. Selagi sesuai dengan tata tertib DPRD, saya juga bertindak tidak atas nama pribadi,” jelasnya.

Baca Juga:  Dinilai Langgar Aturan, Prabu PL Tolak Sampah Pasar Dibuang ke TPA Burangkeng

Dia menilai, aspirasi yang disampaikan tersebut merupakan kepentingan untuk Bekasi, bukan kepentingan pribadi. Dia juga berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Ini semua akan saya tindaklanjuti sesuai apa yang menjadi tupoksi saya, dan menurut saya semua ini rasional untuk Bekasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dari semua tuntutan, ada beberapa hal yang memang menjadi kewenangan legislatif dan ada yang menjadi kewenangan eksekutif. Dia menyatakan bahwa setelah alat kelengkapan DPRD terbentuk, dia akan meneruskan permasalahan sampah ini kepada komisi terkait.

Muhtada juga menekankan pentingnya komunikasi untuk menghindari aksi demonstrasi. “Tetap akan saya monitor. Kalau perlu kita diskusi lebih lanjut lagi. Jadi, jangan sedikit sedikit karena kurang komunikasi ada demo,” ujarnya.

Sebagai penutup, Muhtada menyatakan komitmennya untuk tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat. “Saran, pendapat, masukan kepada Pemda akan saya tindaklanjuti. Saya akan terbuka menerima aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (Pri)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Menpora Buka Kejurnas Muaythai 2026, Yakin Muaythai Indonesia Akan Maju
BPD Bekukan Panitia Pilkades Burangkeng usai Didemo Warga
Aliran Kali Yang Jadi Sumber Air Baku Tirta Patriot Tercemar Dan Berbau
Diskominfostandi Kota Bekasi Diminta Buka Data Anggaran Kerja Sama Media
Meski KTP Masih di Desa Ciledug, Warga Ini Terancam Tak Bisa Memilih di Pilkades
Lantik Amos Hutauruk Cs, Munjirin Ajak Korps Alumni KNPI Jaktim Sinergi Bangun Jakarta
Belum Sepekan, Pakuwon Mall Bongkar Kembali Padar Besi Setinggi 2 Meter
Beri Dukungan, Kapolsek Bekasi Barat Jenguk Anggotanya Yang Sakit

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Menpora Buka Kejurnas Muaythai 2026, Yakin Muaythai Indonesia Akan Maju

Selasa, 4 Agustus 2026 - 21:45 WIB

BPD Bekukan Panitia Pilkades Burangkeng usai Didemo Warga

Selasa, 4 Agustus 2026 - 19:14 WIB

Aliran Kali Yang Jadi Sumber Air Baku Tirta Patriot Tercemar Dan Berbau

Selasa, 4 Agustus 2026 - 07:00 WIB

Diskominfostandi Kota Bekasi Diminta Buka Data Anggaran Kerja Sama Media

Senin, 3 Agustus 2026 - 23:08 WIB

Meski KTP Masih di Desa Ciledug, Warga Ini Terancam Tak Bisa Memilih di Pilkades

Berita Terbaru