JAKARTA, Mediakarya – Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emros Sihombing menilai pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Semut Merah (KSM) merupakan keputusan strategis.
Menurut Emrus, keputusan dan tindakan politik pembentukan dua koalisi ini sangat bagus dalam rangka menarik perhatian dan simpati masyarakat menuju Pilpres 2024.
Salah satu buktinya, fenomena politik ini mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai kalangan yang dimuat di berbagai media.
“Tentu, akan lebih produktif lagi secara politik untuk memenangkan kontestasi politik Pilpres 2024 jika kedua koalisi ini masing-masing mengumumkan kepada publik bakal calon (balon) Pilpres 2024 yang mereka usung. Jangan sampai didahului oleh koalisi lain,” ungkap Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Jumat (10/6/2022).
Karena itu, lebih cepat lebih baik mengingat masa kampanye pemilu 2024 yang sudah ditetapkan oleh DPR-RI hanya 75 hari.
Emrus berpendapat, lebih strategis lagi untuk memastikan kemungkinan menang pada Pilpres 2024 bilamana KIB dan KSM melebur menjadi satu gerbong koalisi mengusung hanya satu kandidat paslon Pilpres 2024. Sebut saja namanya menjadi “koalisi gotong royong”.
Jika dalam satu gerbong koalisi antara KIB dan KSM, sebaiknya balon presiden dari Ketum Golkar, sedangkan balon wakil presiden dari Presiden/Sekjen PKS. Sedangkan kader PPP dan PKB berada pada posisi menteri senior, beberapa menko dan sejumlah menteri strategis.
“Menurut hemat saya, jika jadi kedua koalisi ini menyatu, secepatnya juga membentuk dan mengumumkan bakal calon untuk Pilpres 2024 yang mereka usung,” ujarnya.
Jika pun kedua koalisi ini masing-masing membawa balon Pilpres 2024, untuk koalisi Indonesia Bersatu, balon presiden dari Ketum Golkar dan balon wakil presiden dari Ketum PPP.
Sedangkan Ketum PAN diposisikan sebagai Menteri Senior yang ditugaskan menangani berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara cepat oleh menteri terkait.
“Contoh kasus baru-baru ini, penanganan harga dan distribusi minyak goreng yang bermasalah hingga kini. Tidak ada lagi wacana seolah ada perdana menteri atau menteri segala urusan di pemerintahan yang akan datang,” beber Emrus. ***
