KSP: IKN Dibutuhkan untuk Mewujudkan Indonesia Maju 2045

- Editor

Minggu, 30 Januari 2022 - 21:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi bukti Indonesia mampu mewujudkan perubahan. Dia pun mencontohkan, pembangunan tol lintas Jawa dan Sumatera akhirnya membuat publik percaya dan optimistis perubahan dan kemajuan memang bisa dicapai.

“Ada pepatah yang mengatakan seeing is believing, artinya kita menjadi yakin dan percaya setelah melihat dengan mata kepala sendiri. Di situlah makna transformasi besar yang sedang dilakukan,” kata Wandy dalam keterangan Minggu (30/1).

Dikabarkan dari merdeka, Wandy mengklaim transformasi yang dilakukan melalui pemindahan IKN adalah salah satu cara yang paling tepat. Transformasi itu kata dia, untuk mempersiapkan mind set para pemimpin muda agar mereka yakin dan mampu meneruskan serta mewujudkan transformasi besar yang sama-sama dicita-citakan oleh seluruh bangsa.

“Mereka yang saat ini berusia 20 hingga 30 tahun akan berada pada usia matang saat itu. Agar mereka siap menjadi pemimpin, maka generasi kita saat ini harus mempersiapkan ekosistemnya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pengamat: Perhatikan Keamanan Dalam Membuka Jalur Kereta di IKN

“IKN adalah showcase yang kita butuhkan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Tantangannya tidak mudah. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa,” tegas Wandy.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo dalam acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rakernas ICMI, Sabtu (29/1). Dia menyampaikan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bukan sekedar memindahkan gedung pemerintahan.

Pemindahan IKN, bagian penting dari perubahan atau transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja basis ekonomi, teknologi dan lain-lain. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, serta tata sosial yang lebih majemuk dan toleran.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Ketua BPKN: Blokir Rekening Mandiri Wajib Dibuka Jika Tidak Ada Dasar Hukum
Pernyataan Budi Ari Soal Pilpres Dipercepat Sebelum 2029 Diduga Atas Persetujuan Jokowi
Pembangunan PSEL Bekasi Merupakan Proyek Kedua Setelah Bali
Gerakan Eksternal Jelang Muktamar NU ke-35: Khidmah, Kontestasi, dan Independensi Jam’iyyah Dipertaruhkan
Komisi III DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Pada Desember 2026
Melalui Kemensos, OT Peduli Serahkan Bantuan Kepada Korban Gempa NTT
Maki-maki PKL di Muka Umum, Tri Adhianto Dituding Tengah Mengadopsi Gaya Kepemimpinan KDM
Haidar Alwi Sebut Kapolri Bawa Penegakan Hukum Karhutla Naik Kelas

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 20:57 WIB

Ketua BPKN: Blokir Rekening Mandiri Wajib Dibuka Jika Tidak Ada Dasar Hukum

Rabu, 26 Agustus 2026 - 17:47 WIB

Pernyataan Budi Ari Soal Pilpres Dipercepat Sebelum 2029 Diduga Atas Persetujuan Jokowi

Rabu, 26 Agustus 2026 - 16:03 WIB

Pembangunan PSEL Bekasi Merupakan Proyek Kedua Setelah Bali

Rabu, 26 Agustus 2026 - 06:24 WIB

Gerakan Eksternal Jelang Muktamar NU ke-35: Khidmah, Kontestasi, dan Independensi Jam’iyyah Dipertaruhkan

Selasa, 25 Agustus 2026 - 15:57 WIB

Komisi III DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Pada Desember 2026

Berita Terbaru

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Opini

Mengapa Banyak Pemimpin Sering Berlaku Arogan?

Rabu, 26 Agu 2026 - 16:44 WIB