Menkum HAM Didesak Segera Atasi Soal Over Capacity Lapas

- Penulis

Senin, 13 September 2021 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. (Foto: dpr.go.id)

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. (Foto: dpr.go.id)

JAKARTA, Mediakarya – Masalah over capacity (kelebihan kapasitas) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dinilai menjadi persoalan serius dan mendesak untuk diatasi.

Padahal setiap rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM Komisi III DPR RI selalu disinggung permasalahan lapas.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengungkapkan, kelebihan kapasitas di lapas tidak bisa diatasi dengan sekali langkah saja, akan melibatkan para pemangku kepentingan yang berwenang.

“Masalah klasik over crowded, kelebihan kapasitas tidak bisa diatasi dengan sekali langkah saja, ini menjadi permasalahan yang sangat komplek. Kita akan mencari jalan keluar masalah over kapasitas ini,” ungkap Eva dalam siaran televisi nasional, Minggu (12/9/2021).

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (Lapas Tangerang), Banten. Sampai dengan Sabtu (11/9) jumlah total napi yang meninggal akibat kebakaran tersebut menjadi 45 orang. Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini pun turut berbelasungkawa atas kejadian tersebut. “Turut berdukan kepada warga binaan para korban kebakaran Lapas Tenggerang,” ujar Eva.

Baca Juga:  Anggota Komisi III Desak Densus Bongkar Jaringan Teroris di Indonesia

Insiden kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September 2021 dini hari lalu, mengungkap fakta bahwa terjadi over kapasitas sampai 400 persen di Lapas tersebut. Kebakaran tersebut menelan banyak korban jiwa.

Di kesempatan yang berbeda, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan bahwa cara efektif untuk menangani masalah overkapasitas tersebut adalah dengan revisi Undang-Undang Narkotika.

Di mana 50 persen penghuni Lapas merupakan narapidana narkotika. Eva mengungkapkan rapat khusus masalah lapas akan dibahas setelah ada penjadwalan dari Pimpinan Komisi III, Menkumham dengan Pimpinan DPR. (dji)

 

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Funday Morning Meriahkan Semangat Warga Sambut Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi
Pers Indonesia Hadapi Tantangan Era Algoritma, FPRMI Dorong Independensi Jurnalistik
Bendung Katulampa Kering, Debit Air Kali Bekasi Ikut Menyusut
Kapolres Bekasi Kota Kunjungi Putra Sayuti Melik
Biaya Politik Tinggi jadi Pemicu Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
KAMAKSI Apresiasi Komitmen Bank Jakarta Hormati Proses Hukum
Wagub DKI Rano Karno Apresiasi Bank Jakarta Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026, Dorong Karya Berkualitas Sambut 5 Abad Jakarta
KOSMAK Minta Prabowo Copot Jaksa Agung ST Burhanuddin dan KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 20:57 WIB

Funday Morning Meriahkan Semangat Warga Sambut Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 18:36 WIB

Pers Indonesia Hadapi Tantangan Era Algoritma, FPRMI Dorong Independensi Jurnalistik

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:52 WIB

Bendung Katulampa Kering, Debit Air Kali Bekasi Ikut Menyusut

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:37 WIB

Kapolres Bekasi Kota Kunjungi Putra Sayuti Melik

Jumat, 17 Juli 2026 - 09:04 WIB

Biaya Politik Tinggi jadi Pemicu Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Berita Terbaru

Pulau Rempang (Ist)

Ekonomi & Bisnis

IAW Bongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Minggu, 19 Jul 2026 - 16:06 WIB

Tembakau hasil panen petani saat dilakukan proses pengeringan (Ist)

Ekonomi & Bisnis

LPKAN Sampaikan 7 Tuntutan Terkait Wacana Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Minggu, 19 Jul 2026 - 09:44 WIB