JAKARTA, Media Karya – Potensi wisata dan kondisi di Kepulauan Seribu menjadi salah satu hal yang banyak disorot fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
Anggota DPRD DKI Neneng Hasanah memberikan masukan tentang peningkatan infrasruktur di Kepulauan Seribu, baik dalam bentuk pelabuhan atau dermaga, jalan, tempat pembuangan sampah, maupun listrik.
“Ini dirasa penting untuk menunjang Kepulauan Seribu agar bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata berkelas internasional,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/5/2023).
Kata politisi partai Demokrat ini pembangunan di Kepulauan Seribu belum dilaksanakan secara maksimal.
“Potensi pariwisata, perikanan, dan transportasi antar pulau hingga ke daratan perlu ditingkatkan,” bebernya.
Nenurut anggota komisi D ini setidaknya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di Kepulauan Seribu. Antara lain dermaga, alat transportasi, dan infrastruktur pendukung lain.
“Pulau Seribu sebagai gerbang masuk ke DKI Jakarta perlu ditata dan dimaksimalkan potensinya dengan memberikan alokasi anggaran yang lebih maksimal lagi,” ungkapnya.
Sekretaris komisi D DPRD DKI Syarif menilai penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Seribu harus difokuskan pada penanganan ditingkat hulu yakni dengan memperbanyak bank sampah atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (reduce, reuse, recycle) di sejumlah pulau permukiman.
“Dengan makin banyaknya lokasi TPS maka meminimalisir pengiriman sampah ke TPA Bantar Gebang,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (7/5/2023).
Menurut politisi Gerindra, pembangunan TPS 3R di pulau permukiman untuk mengatasi masalah sampah di kabupaten tersebut.
“Keberadaan TPS 3R bakal sangat bermanfaat untuk mengelola sampah di pulau. Dengan keberadaan TPS 3R ini pengolahan sampah cukup di pulau saja tidak perlu dibawa ke Bantar Gebang. Karena dalam sehari sampah di Kepulauan Seribu bisa mencapai 20-22 ton jika musim angin barat datang bersama sampah kiriman,” bebernya.
Sementara itu, pengamat masalah perkotaan Amir Hamzah meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah yang terjadi di Kepulauan Seribu. Banyaknya sampah-sampah tersebut berasal dari laut maupun dari aktivitas masyarakat.
“Sejauh ini sampah-sampah tersebut hanya ditaruh di pinggir-pinggir jalan lahan orang lain sehingga mengganggu aktivitas warga masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/5/2023).
Kata Amir minimnya lahan untuk pembuangan sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang yang harus segera diatasi Dinas LH Jakarta.
“Permasalahan di pulau seribu saat ini adalah lahan pembuangan sampah sampai hingga saat ini suku dinas lingkungan hidup kepulauan seribu masih terus berhadapan dengan permasalahan ini,” terangnya.
Amiri juga meminta Dinas LH DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran untuk Kepulauan Seribu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023.
“Saya melihat anggaran Kepulauan Seribu ini terjun bebas sehingga tidak ada pembangunan lagi sedangkan untuk membangun dermaga sampah dan lahan pembuangan sampah tahun 2023 harus dilakukan,” pungkasnya.(dri)
